Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan bahwa ada lebih dari 300 kabupaten/kota maupun provinsi yang mengajukan pembentukan daerah otonomi baru (DOB). Namun, tidak ada pemekeran wilayah di seluruh Indonesia untuk sementara waktu.
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengungkapkan bahwa ada lebih dari 300 kabupaten/kota maupun provinsi yang mengajukan pembentukan daerah otonomi baru .'Tidak ada DOB sementara di seluruh Tanah Air ya. Meskipun yang mengajukan sudah lebih dari 300 lebih kabupaten/kota maupun provinsi. Tidak ada DOB,' jelas Jokowi kepada wartawan di Kalimantan Tengah, Kamis .
Sebelumnya, Majelis Rakyat Papua mengusulkan pemekaran sejumlah wilayah di Papua yakni, Mimika Timur dan Mimika Barat. Hal ini telah disampaikan MRP saat bertemu Presiden Joko Widodo atau Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu . 'Kami minta untuk Bapak Presiden memperhatikan pemekaran Kabupaten Mimika Timur, Mimika Barat, terus Kotamadya Ibu Kota Papua di Timika dan juga Provinsi Mumbrai,' kata Ketua MRP Papua Tengah dan Koordinator MRP se-Papua, Agustinus Anggaibak usai pertemuan, Rabu.
'Aspirasi ini kami sudah sampaikan kepada Bapak Presiden dan juga Bapak Mendagri dan Menko Polhukam kami sudah sampaikan,' sambungnya.Usulan Daerah Dipertimbangkan JokowiAgustinus menuturkan pemekaran wilayah tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat Papua. Menurut dia, Presiden Jokowi telah menyampaikan akan mempertimbangkan usulan MRP soal pemekaran wilayah Mimika.Dia mengatakan, pemekaran wilayah Papua membawa dampak positif untuk masyarakat.
'Adanya pemekaran ini beberapa provinsi ini sudah bagus untuk orang Papua, untuk peningkatan pembangunan, ekonomi dan lain-lain sudah bagus. Jadi itu tidak ada masalah. Yang sekarang kami minta itu malah justru kita minta bertambah lagi,' jelas Agustinus.
Daerah Otonomi Baru Di Papua DOB Papua
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
BSKDN finalisasi perumusan strategi kebijakan daerah prioritas 4 DOBBadan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI melakukan finalisasi perumusan strategi kebijakan daerah prioritas ...
مزید پڑھ »
Kemendagri Susun Rumusan Strategi Kebijakan di 4 DOB PapuaKemendagari melakukan finalisasi perumusan strategi kebijakan daerah 4 DOB Papua
مزید پڑھ »
Kemenko PMK: Kepala daerah inkompeten hambat progres daerah tertinggalKementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) RI menyebut adanya kepala daerah yang tidak berkompeten dapat menghambat upaya ...
مزید پڑھ »
Inovasi Pendidikan di Daerah Masih Sedikit dan Belum Sesuai Konteks DaerahDesentralisasi pendidikan seharusnya membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi meningkatkan kualitas pendidikan. Namun, inovasi pendidikan dari daerah masih sedikit dan belum menyentuh akar masalah.
مزید پڑھ »
Koalisi Penutur Bahasa Daerah di Bandung Desak DPR Lanjutkan Pembahasan RUU Bahasa DaerahRUU Bahasa Daerah dinilai penting untuk pemajuan dan perlindungan bahasa daerah di Indonesia, di antaranya lewat intervensi di ranah kurikulum pendidikan.
مزید پڑھ »
Koalisi Masyarakat Penutur Bahasa Daerah Prihatin Pembahasan RUU Bahasa Daerah Ditunda, Siapkan AksiKoalisi Masyarakat Penutur Bahasa Daerah merasa prihatin dengan ditundanya pembahasan Rancangan Undang-Undang Bahasa Daerah.
مزید پڑھ »