Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mencatat ada 58 proyek strategis nasional (PSN) di sektor infrastruktur yang belum dimulai pembangunannya. Sindonews news .
Kepala BPKP, Muhammad Yusuf Ateh menyebut kondisi tersebut diikuti dengan risiko keterlambatan penyelesaian proyek serta tidak optimalnya manfaat pembangunan proyek yang dihasilkan."Banyak masalahnya, saya nggak hafal, itu proyek besar semua, PSN," ungkapnya saat ditemui di gedung BPKP, Rabu .
Ateh menegaskan, BPKP dan seluruh jajaran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah tetap melaksanakan pengawasan atas berbagai program pembangunan prioritas. Upaya tersebut dilakukan guna menjaga akuntabilitas dan efektivitas keuangan negara/daerah. Tak hanya itu, BPKP dan APIP juga berupaya melakukan pencegahan kecurangan sejak awal.Ateh menyebut pada tahun ini pihaknya intens mengawal program pembangunan nasional dan daerah yang esensial terhadap peningkatan produktivitas ekonomi."Kami juga serius mengawal percepatan penyelesaian berbagai program penting dalam RPJMN 2020-2024," tuturnya.
Adapun prioritas pengawasan yang dilakukan BPKP antara lain mencakup sektor infrastruktur, pembangunan manusia, percepatan perizinan dan tata kelola industri strategis, hingga program pemberdayaan UMKM. "Ke depan, BPKP dan seluruh jajaran APIP terus memberikan upaya terbaik kami dalam mengawal akuntabilitas keuangan negara atau daerah dan efektivitas pembangunan," tandas Ateh.Dia menambahkan, BPKP juga berkomitmen menjadi leading agent pengawasan yang akan mendorong upaya pengawasan intern yang intens, komprehensif, proaktif, dan terintegrasi.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Jokowi minta BPKP arahkan belanja K/L-Pemda agar konkret tak absurdJokowi memerintahkan BPKP untuk mengarahkan belanja di kementerian/lembaga dan pemerintah daerah agar menjadi konkret dan produktif, serta tidak untuk program-program absurd.
مزید پڑھ »
Jokowi Pastikan Pegawai BPKP Dapat Tukin 100 PersenPresiden Jokowi sudah menandatangani peraturan presiden (Perpres) soal tunjangan kinerja (tukin) di lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
مزید پڑھ »
BPKP Soroti 58 Proyek Strategis Nasional Belum JalanBadan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) mengungkapkan sektor infrastruktur menjadi salah satu dari tiga sektor program pemerintah yang belum optimal.
مزید پڑھ »
Dewan Usul BPKP dan Kejati DKI Audit Keuangan PAM Jaya |Republika OnlineGilbert menyoroti temuan aset tetap milik PAM Jaya yang nominalnya tak wajar, Rp 40.
مزید پڑھ »
Curhat Jokowi, Anggaran Masih Bocor Sana Sini Meski Dipelototi BPKPPresiden Joko Widodo atau Jokowi menyebut penggunaan anggaran di berbagai lini masih mengalami kebocoran. Padahal penggunaan anggaran sudah diawasi termasuk oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
مزید پڑھ »
BPKP Diminta Awasi Penggunaan APBN-APBD Agar Produktif |Republika OnlinePenggunaan anggaran diminta tidak hanya untuk perjalanan dinas dan rapat.
مزید پڑھ »