Sebanyak 6.389 pejabat negara tercatat belum melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), hingga tanggal 31 Mei 2023. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri di hadapan DPR RI. . Baca Selengkapnya:
PIKIRAN RAKYAT – Sebanyak 6.389 pejabat negara tercatat belum melaporkan harta kekayaan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi , hingga tanggal 31 Mei 2023. Hal itu diungkapkan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Firli Bahuri di hadapan DPR RI.
"Sampai 31 Mei 2023, kewajiban lapor penyelenggara negara sebanyak 371.722 orang, sebanyak 365.333 orang sudah melaporkan dan 6.389 orang belum melaporkan," ucap dia, dikutip Kamis, 8 Juni 2023. Baca Juga: Ponpes Al Zaytun Indramayu Terindikasi Kontroversi MUI Sejak Puluhan Tahun Silam, Berikut Hasil Temuannya
Dalam buku berjudul Pengantar Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara dijelaskan, LHKPN merupakan daftar keseluruhan kekayaan para penyelenggara negara yang tertuang dalam formulir pencatatan. Penetapannya dilakukan langsung oleh KPK.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
JR Kejaksaan Dilarang Usut Korupsi, Komisi III: Ini Pesananan Orang yang Terduga Korupsi |Republika OnlineLembaga yang mengusut korupsi harusnya ditambah bukan dikurangi.
مزید پڑھ »
Jadi Tersangka, Sekretaris MA Belum Ditahan KPK, Nurul Ghufron: Itu Teknis Tinggal Tunggu Waktu SajaKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal melakukan penahanan terhadap Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Hasbi Hasan.
مزید پڑھ »
KPK Pasrahkan Putusan MK Soal Jabatan Pimpinan 5 Tahun ke JokowiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasrahkan keputusan perpanjangan masa jabatan pimpinan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
مزید پڑھ »
Kasus Suap Infrastruktur, KPK Eksekusi Eks Bupati Banjar Herman Sutrisno ke Lapas SukamiskinKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengeksekusi Eks Bupati Banjar Herman Sutrisno ke Lembaga Pemasyarakat (Lapas) Sukamiskin.
مزید پڑھ »
KPK Periksa Hakim Agung Suhadi dan Prim Haryadi Terkait Kasus Dugaan Suap Pengurusan Perkara - Jawa PosKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengagendakan pemeriksaan terhadap Hakim Agung Suhadi dan Prim Haryadi, Rabu (7/6).
مزید پڑھ »