Mahkamah Agung (MA) mengabulkan permohonan yang diajukan Partai Garuda ihwal aturan batas minimal usia calon gubernur (cagub) dan wakil gubernur (cawagub) untuk pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.
Belum lama ini, Mahkamah Agung mengabulkan permohonan yang diajukan Partai Garuda ihwal aturan batas minimal usia calon gubernur dan wakil gubernur untuk pemilihan kepala daerah atau Pilkada 2024. Ada pun hal ini tertuang dalam keputusan MA Nomor 23 P/HUM/2024.
'Kami akan cermati. Apabila ada indikasi bahwa hukum terus-menerus digunakan sebagai alat kekuasaan, ini tentu tidak baik untuk demokrasi,' papar Seno, Kamis 30 Mei 2024. Berikut sederet respons berbagai pihak usai putusan MA terkait batas usia calon kepala daerah untuk Pilkada 2024 dihimpun Liputan6.com:
Ketua DPP Partai NasDem Sugeng Suparwoto menyinggung aspek kepantasan. Seharusnya harus ada tambahan klausul pengalaman, selain hanya menentukan perihal batas minimal usia cagub dan cawagub. 'Maka sebagaimana NasDem ketika terjadi proses, kita juga ikut mengkritisi proses ketika MK waktu itu dengan MKMK mengeluarkan keputusan. Demikian KPU, yang juga mengeluarkan keputusan demikian,' ucap Sugeng.
'Kami akan cermati. Apabila ada indikasi bahwa hukum terus-menerus digunakan sebagai alat kekuasaan, ini tentu tidak baik untuk demokrasi,' kata dia, saat dikonfirmasi, Kamis 30 Mei 2024. 'Prinsipnya, kami menolak segala bentuk upaya mensubordinasi hukum sebagai alat kekuasaan. Pemilu adalah perayaan kedaulatan rakyat. Manuver elit untuk merekayasa proses apapun di dalam Pemilu, publik hari ini bisa menilai dengan jelas,' ujar dia.Sementara itu, Juru Bicara Tim Nasional Pemenangan Pilkada 2024 PDIP Chico Hakim, mengkritik putusan Mahkamah Agung ) tentang batas usia calon kepala daerah. Dia menilai, hukum kembali diakali oleh hukum untuk mengakomodir pihak tertentu.
3. Demokrat Akan Pelajari Soal Putusan MAKetua DPP Partai Demokrat Herman Khaeron mengaku, partainya akan menunggu kepastian hukum terkait aturan yang baru diputuskan Mahkamah Agung ) terkait batas usia calon kepala daerah minimal 30 tahun. 'Tentu kami tidak ingin terburu-buru merespons ini dan kami akan membicarakan dengan para ahli hukum,' ujar dia.
'Kalau itu menjadi putusan hukum, hukum tetap dan itu harus dijalankan dilaksanakan dengan mengubah peraturan KPU ataupun perundang undangan kami akan mengikuti terhadap hasil putusan itu,' imbuh Herman. Kendati demikian, saat ditanya apakah putusan ini upaya agar Ketua Umum PSI Kaesang Pangarep maju di Pilkada 2024, dia pun tidak sepakat.
Diketahui dengan adanya putusan tersebut, maka putra bungsu Presiden Joko Widodo Kaesang Pangarep bisa maju di Pilgub 2024.Muzani juga mengaku belum mengetahui wacana duet Budisatrio Djiwandono-Kaesang Pangarep untuk di Pilkada Jakarta 2024. 5. KPU Enggan Berspekulasi soal Kaesang Bisa Nyalon Jadi CawagubMahkamah Agung meminta untuk mencabut aturan batas usia bagi seseorang yang hendak maju sebagai calon kepala daerah.
'Yang jelas KPU akan berkomunikasi dengan pembentuk, KPU akan melaporkan ke pembentuk Undang-Undang,' kata Idham.
Pilkada Pilkada 2024 Parpol KPU Jokowi Putusan MA Ma Mahkamah Agung Batas Usia Kepala Daerah
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
4 Respons Mulai Parpol hingga Jokowi soal Bobby Nasution Resmi Gabung GerindraWali Kota Medan, Bobby Nasution resmi bergabung sebagai anggota Partai Gerindra. Melalui akun Instagram resminya bobbynst, Bobby juga mengumumkan dirinya telah mendaftar sebagai calon Gubernur Sumatera Utara dari Partai Gerindra.
مزید پڑھ »
Jimly Asshiddiqie Bersyukur Parpol-Parpol Beri Ucapan Selamat ke PrabowoUcapan selamat dinilai sebagai bentuk untuk menurunkan emosi di ruang publik
مزید پڑھ »
Ganjar Pilih Jadi Oposisi Prabowo-Gibran: PDIP Beri Pujian, Gerindra dan Golkar Beda PandanganRamai-ramai parpol respons Ganjar deklarasi jadi oposisi: PDIP bangga, Golkar dan Gerindra 1 suara.
مزید پڑھ »
5 Respons Parpol hingga Jokowi Usai Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic' ke PemerintahanMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Marives), Luhut Binsar Pandjaitan, memberikan pesan kepada Presiden terpilih, Prabowo Subianto, untuk berhati-hati dalam memilih anggota kabinetnya.
مزید پڑھ »
2 Parpol Bisa Usung Gubernur Tanpa Koalisi, KPU Kepri Bocorkan AlasannyaBerita 2 Parpol Bisa Usung Gubernur Tanpa Koalisi, KPU Kepri Bocorkan Alasannya terbaru hari ini 2024-05-04 17:00:40 dari sumber yang terpercaya
مزید پڑھ »
3 Respons Parpol hingga Istana soal Prabowo Subianto Ingin Bentuk Klub Presiden RIJuru Bicara Prabowo, Danil Ahmad Simanjuntak mengungkapkan keinginan Prabowo tersebut adalah untuk berdiskusi dengan para presiden terdahulu mengenai pengalaman masing-masing mantan presiden memimpin negara.
مزید پڑھ »