Indikator Politik Indonesia merilis survei terkait penyelenggaraan mudik Lebaran pada tahun ini. Hasilnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan mudik tahun ini meningkat
INDIKATOR Politik Indonesia merilis survei terkait penyelenggaraan mudik Lebaran pada tahun ini. Hasilnya, tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan mudik tahun ini meningkat dari tahun lalu.
"Warga paling banyak merasa puas dengan kondisi pengaturan lalu lintas yakni sebesar 81,8 persen selama arus mudik atau balik Lebaran 2023," paparnya.Beberapa kebijakan Polri untuk mengatur kelancaran arus mudik dan balik seperti one way dan contra flow juga mendapatkan dukungan yang tinggi dari warga.
Sementara untuk sikap komunikatif anggota polantas, sebanyak 72,5 persen untuk semua responden dan 78,6 persen untuk kelompok yang mudik, menyatakan anggota polantas yang bertugas saat arus mudik dan balik bersikap komunikatif.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Mayoritas Publik Merasa Puas dengan Kinerja Polri saat Mudik Lebaran - Jawa PosMasyarakat mengapresiasi kebijakan rekayasa lalu lintas yang diterapkan Polri dalam memberikan pelayanan selama mudik Lebaran 2023.
مزید پڑھ »
Survei Indikator: 82,2% Warga Setuju Kebijakan One Way Mudik Lebaran 2023Survei Indikator Politik Indonesia merilis sikap terhadap kebijakan one way dan contra flow pada mudik Lebaran 2023. Hasilnya, 82% masyarakat setuju. detikers juga kah?
مزید پڑھ »
Survei Indikator Politik: Masyarakat Puas dengan Pelaksanaan Mudik 2023Direktur Eksekutif Indikator Politik Indonesia Burhanuddin Muhtadi menyebut sebagian besar masyarakat puas dengan pelaksanaan mudik tahun 2023.
مزید پڑھ »
Survei Indikator: Pelayanan Polri Selama Mudik Lebaran Diapresiasi MasyarakatSurvei Indikator Politik Indonesia mengungkap mayoritas masyarakat puas dengan kerja dan pelayanan pemerintah, termasuk strategi Polri dalam melakukan rekayasa lalu lintas.
مزید پڑھ »
DPR Seharusnya Bisa Tolak RUU KontroversialPemerintah terkesan halalkan segala cara, pengamat : DPR semestinya bisa tolak kebijakan-kebijakan kontroversial
مزید پڑھ »