Sejak diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, ditemukan isu dan tantangan baru yg dihadapi oleh Otorita IKN (OIKN) dalam pelaksanaan 4P.
- Ada 9 poin pokok perubahan dalam Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara .
Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa dalam Rapat Kerja Komisi II DPR RI di Jakarta pada Senin . Menurut Suharso, sejak diundangkannya UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, ditemukan isu dan tantangan baru yang dihadapi oleh Otorita IKN dalam pelaksanaan 4P.
"4P, yaitu persiapan, pembangunan, pemindahan penyelenggaran Pemerintah Daerah khusus IKN," kata Suharso.membuat rancangan perubahan ini menjadi hal yang krusial. Tujuannya agar pemerintah khususnya OIKN dapat mewujudkan pemindahan ibu kota secara tepat waktu sesuai perencanaan yang telah ditetapkan.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
9 Poin Usulan Revisi UU IKN: Wewenang sampai Pemilihan Pejabat OtoritaMenteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menuturkan sembilan pokok perubahan dalam RUU tentang Perubahan UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
مزید پڑھ »
Undang-undanganya Direvisi buat Jamin Proyek IKN Tak MangkrakUndang-undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara dalam proses revisi. Revisi undang-undang ini salah satunya memuat jaminan keberlanjutan.
مزید پڑھ »
DPR Panggil Menteri PPN hingga ATR Bahas Revisi UU IKNKomisi II DPR RI menggelar raker dengan pemerintah dengan agenda pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.
مزید پڑھ »
Libatkan 5 Menteri, Revisi UU IKN Mulai Dibahas Bersama DPR!Pemerintah dan Komisi II DPR mulai membahas revisi Undang-undang nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
مزید پڑھ »
Komisi II dan Pemerintah setujui pembentukan Panja revisi UU IKNKomisi II DPR RI bersama Pemerintah menyetujui pembentukan panitia kerja (Panja) terkait Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 3 ...
مزید پڑھ »