Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto menyebut Indonesia akan berada di persimpangan ketiga pada pemilihan umum (Pemilu) 2024. Sindonews news .
Persimpangan kedua terjadi saat Reformasi 1998. Airlangga menyatakan negara Indonesia sukses di dua persimpangan ini. Dengan keberhasilan ini, Indonesia telah menjelma menjadi negara berkembang. Hal ini ditunjukkan dengan berbagai kemajuan di berbagai bidang pembangunan.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian ini meminta seluruh kader Golkar di Jawa Barat bersiap untuk membantu akselerasi pembangunan. Caranya, kader Golkar harus menjadi pemimpin Indonesia. Yakni, dengan memenangkan Pemilu 2024. "Siap tidak menang di Jawa Barat? Sanggup tidak? Semangat tidak? Syarat menang cuma dua, yakni menang di Jawa Barat dan kedua menang di Jawa Barat," kata Airlangga.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Airlangga Ingatkan Kader Golkar Pentingnya Memenangkan Pemilu 2024Ketua Umum DPP Partai Golkar Airlangga Hartarto mengajak seluruh kader Partai Golkar memenangkan Pemilu 2024.
مزید پڑھ »
Sistem Pemilu 2024 Terbuka, Golkar: Kedaulatan di Tangan Rakyat - Tribunnews.computusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal pemilu 2024 nanti mengunakan sistem terbuka adalah bukti kedaulatan berada di tangan rakyat.
مزید پڑھ »
Capres 2024 Harus Paham Politik dan Ekonomi Global, Pengamat Sebut Ada Airlangga dan PrabowoPaham akan politik dan ekonomi global, dianggap harus dimiliki oleh calon pemimpin Indonesia yang akan datang. Termasuk adalah para capres yang siap maju di Pilpres 2024.
مزید پڑھ »
Presiden 2024, Indonesia Emas 2045Siapa pun yang terpilih pada Pemilu Presiden 2024 harus berpikir lintas generasi dan bertindak sebagai pelayan rakyat dengan prioritas kebijakan publik yang mengupayakan bagi terwujudnya impian Indonesia Emas 2045. AnalisisPolitik AdadiKompas Kompas58
مزید پڑھ »
Pemilu 2024: MK menolak permohonan agar pemilihan umum bersifat proporsional tertutup - BBC News IndonesiaMahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan agar sistem pemilihan umum diubah menjadi proporsional tertutup.
مزید پڑھ »