'Adanya putusan MK yang tidak mengabulkan penggugat untuk kembali ke proporsional tertutup merupakan bagian dari kemenangan demokrasi di Indonesia,' kata Syukur.
Anggota DPD RI M. Syukur memandang putusan Mahkamah Konstitusi terkait permohonan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang memutuskan sistem pemilu proporsional terbuka tetap berlaku merupakan kemenangan demokrasi."Adanya putusan MK yang tidak mengabulkan penggugat untuk kembali ke proporsional tertutup merupakan bagian dari kemenangan demokrasi di Indonesia," kata Syukur, dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.
Lebih lanjut, ia mengatakan berdasarkan iklim demokrasi di Indonesia, sistem pemilu proporsional terbuka masih relevan untuk diterapkan dalam kehidupan politik, apalagi sejak masa reformasi, rakyat sebagai pemegang kedaulatan telah diberikan ruang sebesar-besarnya untuk menentukan figur yang dianggap pantas mewakilinya. Hal tersebut diatur dalam Pasal 1 ayat UUD NRI 1945.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
PM Belanda Akui Kemerdekaan RI 17 Agustus 1945, Prabowo: Syukur-Syukur Minta MaafMenteri Pertahanan Prabowo Subianto angkat bicara soal PM Belanda Mark Rutte yang baru mengakui kemerdekaan Indonesia 17 Agustus 1945.
مزید پڑھ »
Rusia Segera Sahkan Undang-Undang yang Larang Warganya Ganti KelaminRusia melanjutkan langkahnya, ketika majelis rendah parlemen, Duma Negara, memilih untuk melarang warganya ganti kelamin di negara tersebut, baik secara dokumen & medis.
مزید پڑھ »
Sekar Tandjung Diberi Keris Jalak Ngore Era Kerajaan Mataram, Ini MaknanyaKetua DPD Partai Golkar Solo Sekar Tandjung menerima suvenir keris dari Ketua DPD PKS Solo Daryono.
مزید پڑھ »
MK Tolak Sistem Pemilu Tertutup, Pemilu 2024 Tetap Coblos Caleg!MK menolak permohonan uji materi terhadap Undang-undang No.7/2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu).
مزید پڑھ »
OJK Tuntaskan 101 Perkara Tindak Pidana Sektor Jasa Keuangan, Apa Saja?OJK memiliki kewenangan penyidikan tindak pidana sektor jasa keuangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang.
مزید پڑھ »
Catat! Ini Poin-Poin Penting Sertifikasi Halal untuk Restoran |Republika OnlineSertifikasi halal merupakan mandat undang-undang yang sangat baik diaplikasikan.
مزید پڑھ »