Anggota Komisi VII DPR RI Bambang Patijaya meminta pemerintah merevisi besaran royalti untuk komoditas mineral monazite dan senotim.
TEMPO.CO, Pangkalpinang - Anggota Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah untuk segera merevisi iuran produksi atau royalti untuk komoditas mineral monazite dan senotim. Hal tersebut disebabkan tarif royalti kedua mineral itu hanya satu persen.
Koordinator Pengelolaan Limbah Asisten Deputi Pengelolaan Sampah dan Limbah Kemenko Marves, Rizal Panrelly mengatakan pihaknya mengusulkan penutupan akses penjualan pasir zirkon agar monazite di Bangka Belitung dapat dijaga dan dikelola dengan baik di dalam negeri sehingga dapat meningkatkan nilai tambah.'Kalau untuk menata kembali LTJ Indonesia, kita mengacu program Pak Jokowi menutup ekspor raw material.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Komisi VII Apresiasi Layanan Satgas Rafi Pertamina 2023Lancarnya layanan bahan bakar minyak (BBM) pada masa Idulfitri tak lepas dari keberadaan Satgas Rafi Pertamina 2023.
مزید پڑھ »
Komisi III DPR: Bahas RUU Perampasan Aset Berdasarkan Perdebatan Hukum, Bukan Perdebatan PolitisAnggota Komisi III DPR, Taufik Basari, menilai RUU Perampasan Aset harus ketat mengatur jaminan proses hukum yang jujur dan adil. Direktur Program Kemitraan Rifqi Assegaf menilai RUU sudah memberi rambu cukup memadai. Polhuk AdadiKompas
مزید پڑھ »
Kuota Haji RI Bertambah 8 Ribu, Komisi VIII DPR Minta Utamakan Jemaah LansiaDapat tambahan kuota haji 2023 sebanyak 8.000 jemaah, anggota DPR ini minta Kemenag untuk mengutamakan jemaah lansia yang telah lama menunggu antrean.
مزید پڑھ »
Narji Eks Cagur Jadi Bacaleg DPR dari PKS, Tertarik Komisi X dan IVKomedian Sunarji atau dikenal dengan nama panggung Narji memutuskan untuk maju sebagai bakal calon legislatif (Bacaleg) DPR RI dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Simak berita selengkapnya hanya di HardNews_Politik NewsOne CariBeritaditvOne Sunarji…
مزید پڑھ »
RI Dapat Tambahan 8.000 Kuota Haji, Komisi VIII DPR: Harus Diiringi Ketersediaan Anggaran'Kami harus segera mempersiapkan kembali implikasi dari penganggaran,' kata Ace terkait tambahan 8.000 kuota haji.
مزید پڑھ »
Kuota Tambahan Haji untuk Indonesia, Komisi VIII DPR: Masih Ada Waktu untuk Persiapan & MaksimalkanAnggota Komisi VIII DPR, Maman Imanulhaq meminta Kementerian Agama memanfaatkan tambahan kuota ini dengan mengutamakan jemaah lansia.
مزید پڑھ »