Usulan revisi UU IKN sudah disampaikan oleh pemerintah melalui Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa kepada Komisi II DPR RI, Senin (21/8/2023) kemarin.
Liputan6.com, Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Muhammad Rifqinizamy Karsayuda memastikan, Revisi Undang-Undang Ibu Kota Nusantara berupaya untuk akselarasi pembangunan. Dia menampik adanya hal berbau politis sehingga payung hukum tersebut harus direvisi.
Untuk memastikan soal infrastruktur, Rifqi menyebut hari ini komisinya melakukan tinjauan langsung ke IKN. Tujuannya adalah untuk melihat progres pembangunan yang diharapkan sebagian perangkat negara sudah bisa berpindah ke IKN pada 17 Agustus 2024 mendatang. Diketahui, revisi UU IKN sudah disampaikan oleh pemerintah melalui Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Suharso Monoarfa kepada Komisi II DPR RI, Senin kemarin.
Kedua, masih akan terjadi tarik menarik dan lepas kewenangan di internal pemerintah. Hal ini akan mempersulit Otorita IKN sehingga perlu diberikan kewenangan lebih.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Revisi UU IKN, Presiden Mendatang Tak Bisa Serta-merta Hentikan Pembangunan IKNPemerintah memuat sembilan pokok perubahan dalam Rancangan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Hal itu di antaranya penguatan kedudukan Otorita, kemudahan investasi, dan jaminan kelangsungan IKN.
مزید پڑھ »
DPR dan Pemerintah Sepakat Bentuk Panja Revisi UU IKNKomisi II DPR RI bersama Pemerintah sepakat membentuk panitia kerja (panja) terkait revisi Undang-undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN
مزید پڑھ »
Libatkan 5 Menteri, Revisi UU IKN Mulai Dibahas Bersama DPR!Pemerintah dan Komisi II DPR mulai membahas revisi Undang-undang nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara.
مزید پڑھ »
DPR dan Pemerintah Setujui Pembentukan Panja Revisi UU IKNKomisi II DPR RI bersama Pemerintah menyetujui pembentukan panitia kerja terkait revisi UU IKN. Revisi UU IKN merupakan hal yang krusial guna mengakomodasi sejumlah isu.
مزید پڑھ »
Komisi II DPR RI Nilai Revisi Payung Hukum IKN Terkait Fleksibilitas InvestasiRifqi menyebut, UU IKN adalah lex specialis atau dalam arti aturan yang sifatnya khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum dari konteks pembangunan infrastruktur.
مزید پڑھ »
DPR Panggil Menteri PPN hingga ATR Bahas Revisi UU IKNKomisi II DPR RI menggelar raker dengan pemerintah dengan agenda pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Perubahan atas UU Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN.
مزید پڑھ »