Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait syarat dan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden ...
Jakarta - Anggota Komisi II DPR RI Guspardi Gaus mengatakan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi terkait syarat dan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden harus dikonsultasikan ke DPR RI terlebih dahulu.
Sebab, kata dia, apabila Komisi Pemilihan Umum tidak melakukan hal tersebut dan mengadopsi putusan MK secara langsung ke dalam Peraturan KPU maka berpotensi menimbulkan masalah hukum. Namun, dia menilai proses menjadikan putusan MK sebagai pedoman KPU pada Pilpres 2024 tersebut muskil dilakukan lantaran membutuhkan waktu, sedangkan DPR saat ini masih tengah masa reses.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Anggota DPR dari Fraksi PKS Akan Konsultasi ke MK Terkait Putusan Batasan Umur Capres-CawapresAnggota Komisi III DPR dari Fraksi PKS Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengatakan, pihaknya akan berkonsultasi ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait putusan batasan umur calon presiden dan calon wakil presiden di Undang-Undang Pemilu.
مزید پڑھ »
Anggota Komisi VI DPR Dorong Anak Usaha Pertamina Genjot Transisi Energi BersihAnggota DPR Melani Leimena Suharli mendorong anak usaha PT Pertamina, PT Pertamina Geothermal Energy Tbk (PGEO), menggenjot peningkatan transisi energi bersih.
مزید پڑھ »
Anggota DPR Konservatif Jim Jordan Kalah Lagi dalam Pemilihan Ketua DPR ASUntuk hari kedua berturut-turut, anggota DPR Partai Republik Jim Jordan, seorang konservatif garis keras dan sekutu kuat mantan Presiden Donald Trump, tidak berhasil memenangkan pemilihan sebagai Ketua DPR pada Rabu. Jordan, anggota DPR untuk sembilan masa jabatan dari Ohio, dalam putaran...
مزید پڑھ »
Anggota Wantimpres: Implikasi Putusan MK, Gibran Paling BerpeluangBerlaku sejak diputuskan dan memberi peluang yang sama kepada seluruh pemimpin muda.
مزید پڑھ »
Putusan MK Usia Capres-Cawapres Dinilai Lampaui Kewenangan Pemerintah dan DPR sebagai Pembuat UUSejumlah pihak mengkritisi keputusan MK yang mengabulkan gugatan nomor 90/PUU-XXI/2023 soal usia capres cawapres.
مزید پڑھ »
Kunker ke Batam, Komisi III DPR Fokus Bahas Sistem Peradilan Pidana TerpaduBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa
مزید پڑھ »