Anggota Komisi IX DPR Darul Siska menilai bahwa ide dasar kebijakan terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) sangat mulia karena sesuai dengan konstitusi, ...
Ilustrasi - Anggota Komisi IX DPR RI Darul Siska dalam rapat kerja Komisi IX DPR RI bersama Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional Hasto Wardoyo, di Kompleks Parlemen, Jakarta, sebagaimana dipantau melalui kanal YouTube TVR Parlemen, Kamis . ANTARA/Tri Meilani Ameliya
"Ide dasar untuk menyediakan rumah bagi rakyat baik dan mulia sesuai konstitusi, agar rakyat dapat melindungi keluarga dan pertumbuhan keluarganya,” kata Darul dalam keterangan di Jakarta, Jumat. "Masyarakat tidak mengetahui program dan manfaatnya, masyarakat tidak mau atau tidak Ikhlas uangnya dipotong," ujar Darul.
Dalam aturan itu disebutkan bahwa pemberi kerja wajib membayar simpanan peserta yang menjadi kewajibannya, dan memungut simpanan peserta dari pekerja.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Anggota Komisi V DPR Nilai Publik Gaduh Soal Tapera karena Belum Dapat Informasi UtuhAnggota Komisi V DPR Hamka B. Kady menilai publik gaduh merespons kebijakan Tapera karena belum dapat informasi yang utuh.
مزید پڑھ »
Anggota Komisi V DPR: Kebijakan Tapera perlu disosialisasikanAnggota Komisi V DPR Hamka B Kady menilai pemerintah perlu menyosialisasikan secara masif terkait Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), sehingga publik ...
مزید پڑھ »
Ketua Komisi VII DPR: Indira SYL bukan Anggota Komisi VIIKetua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto mengatakan bahwa putri mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL), yakni Indira Chunda Thita Syahrul, ...
مزید پڑھ »
Tembus Puluhan Juta, Segini Gaji Komite & Komisioner Tapera!Tapera memiliki beberapa anggota komite serta komisioner dan deputi komisioner yang masuk dalam Badan Pengelola Tapera.
مزید پڑھ »
12 Dasar Hukum Pengelolaan Iuran Tapera yang Potong Gaji Karyawan, Salah Satunya Sesuai KeadilanDalam laman resmi Tapera, tercatat bahwa 3 menteri Presiden Jokowi juga menjabat sebagai anggota Komite Tapera.
مزید پڑھ »
Soal Polemik Tapera, Cak Imin Sebut DPR Bakal Panggil BP Tapera, Buruh dan PemerintahAturan perubahan berlaku sejak diundangkan yakni 20 Mei 2024, namun pasal jadwal pemberlakukan tidak diubah pada peraturan sebelumnya pada tahun 2020 yang berbu
مزید پڑھ »