Pemerintah Assad berada di bawah sanksi AS.
Rancangan aturan ini muncul setelah negara-negara Arab membalik halaman baru dengan Assad pada akhir pekan lalu. Suriah diizinkan kembali bergabung dengan Liga Arab, sebuah tonggak penting dalam rehabilitasi regional, bahkan ketika Barat terus menghindarinya setelah bertahun-tahun perang saudara.
"Negara-negara yang memilih untuk melakukan normalisasi dengan pembunuh massal dan pengedar narkoba yang tidak menyesal, Bashar al-Assad, menuju ke jalan yang salah," ujar anggota parlemen dan ketua Subkomite untuk Timur Tengah, Afrika Utara, dan Asia Tengah Joe Wilson. RUU ini dapat menjadi peringatan bagi Turki dan negara-negara Arab bahwa jika mereka terlibat dengan pemerintah Assad. Menurut staf senior kongres, negara-negara itu dapat menghadapi konsekuensi yang parah atas keputusan tersebut.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Jokowi Tegaskan Pentingnya Kerja Sama Parlemen Anggota ASEANPresiden Jokowi menegaskan kerja sama parlemen antarnegara anggota ASEAN menjadi salah satu kunci kesuksesan ASEAN pada 2045. - Halaman 1
مزید پڑھ »
Jokowi: Didominasi Pemuda, ASEAN Pantas Jadi Epicentrum Of Growth |Republika OnlineJokowi menjelaskan, kolaborasi pemerintah dan parlemen harus diperkuat
مزید پڑھ »
Kebakaran Melanda Pabrik dan Gudang Mebel di Simalungun, Penjaga Melarikan DiriSebanyak 7 mobil pemadam kebakaran dari Pemerintah Kabupaten Simalungun, Pemerintah Kota Pematangsiantar, dan ...
مزید پڑھ »
Presiden Jokowi tekankan agenda ASEAN 2045 butuh peran parlemen'Dalam jangka panjang peran parlemen juga sangat dibutuhkan untuk menyusun agenda ASEAN tahun 2045,' kata Presiden Joko Widodo dalam sambutan pembuka. ASEAN2023 ASEANIndonesia2023
مزید پڑھ »
Jokowi Minta Parlemen AIPA Dukung Agenda Asean 2045Presiden Joko Widodo (Jokowi) mendukung penyusunan peta agenda Asean 2045.Hal ini d
مزید پڑھ »
KPU akan Revisi Aturan yang Kurangi Kuota Keterwakilan Perempuan di ParlemenKPU akan merevisi aturan yang mengatur keterwakilan perempuan dalam pencalonan legislatif pada Pemilu 2024.
مزید پڑھ »