Kebijakan khusus negara pada kaum perempuan sudah menjadi perhatian pemerintah sejak era Presiden Abdurrahman Wahid.
Aliansi Perempuan Indonesia memperingati Hari Perempuan Internasional 2024, dengan berjalan kaki dari depan Gedung Bawaslu hingga kawasan Monas Jakarta . Mereka menyuarakan berbagai tuntutan perempuan, terutama perlindungan dari berbagai kekerasan, seiring meningkatnya kejahatan di dalam dan luar negeri.. Seruan Guterres ini didasarkan pada kenyataan bahwa masih ada miliaran perempuan dan anak perempuan termarjinalisasi serta menghadapi ketidakadilan dan diskriminasi.
Kebijakan Presiden Abdurrahman Wahid atau Gus Dur ini menjadi terobosan baru Indonesia dalam mempertimbangan aspek jender pada setiap kebijakan pemerintah. Melihat dasar pertimbangan yang dilakukan, kebijakan pemerintahan Gus Dur ini melengkapi langkah pemerintahan sebelumnya.Warga menunjukkan kartu keluarga sejahtera yang dapat digunakan untuk mencairkan bantuan Program Keluarga Harapan di Kantor Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat .
Titik tolak optimalisasi keberpihakan jender yang dimulai pada 24 tahun yang lalu tersebut kemudian diikuti sejumlah kebijakan-kebijakan selanjutnya. Pada 2005, terbit Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009. Regulasi tersebut kemudian dilanjutkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 dan Permendagri No. 67/2011 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Ketentuan baru tersebut mengamanatkan Bappeda untuk mengintegrasikan kebijakan perencanaan dan penganggaran pengarusutamaan jender di daerah pada setiap tahun.
Indeks Pemberdayaan Gender lebih menyoroti dimensi keterwakilan di parlemen, pengambilan keputusan, dan distribusi pendapatan. Sedangkan, penyusunan Indeks Pembangunan Gender melihat tiga dimensi capaian dasar manusia yaitu dimensi umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Ketiga komponen ini sama persis dengan indikator yang dipakai dalam Indeks Pembangunan Manusia dengan membandingkan antara capaian IPM perempuan dan laki-laki.
Salah satu program nyata pemerintah untuk mendukung pemberdayaan perempuan ialah Program Keluarga Harapan. Program ini menyasar 10 juta keluarga yang mendapatkan bantuan tunai dari pemerintah. Bantuan tersebut sebagian besar diterima oleh ibu rumah tangga.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Akhiri Kekerasan Berbasis Jender dalam Berbagai BentukPerempuan hingga kini rentan mengalami berbagai bentuk kekerasan. Negara diharapkan hadir melindungi perempuan.
مزید پڑھ »
Respons JK soal Program Makan Siang & Susu Gratis Prabowo-Gibran Pakai APBN'Saya kira itu urusan DPR lah, urusan pemerintah nanti lah,' kata JK.
مزید پڑھ »
Airlangga Sebut Program Makan Gratis Prabowo Jalan 2025 Meski APBN TekorAirlangga Hartarto memastikan program-program prioritas calon presiden dan wakil presiden Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka dapat dilaksanakan mulai 2025.
مزید پڑھ »
Sri Mulyani Ketok Defisit APBN 2025, jadi SebeginiJPNN.com : Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa pemerintah menetapkan defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025
مزید پڑھ »
Menteri Ketenagakerjaan Dorong Perusahaan Terapkan Upah Berbasis ProduktivitasMenteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mendorong perusahaan agar menerapkan upah berbasis produktivitas melalui instrumen penyusunan struktur dan skala upah dengan Sistem Manajemen Kinerja (SMK).
مزید پڑھ »
Komnas Perempuan: Kekerasan Berbasis Gender Tahun 2023 Capai 289.111 KasusKomnas Perempuan mencatat jumlah kekerasan berbasis gender sepanjang tahun 2023 mencapai 289.111 kasus. Sedikit menurun dibanding tahun sebelumnya tetapi hal ini dikarenakan lebih sedikitnya jumlah badan yang melapor.
مزید پڑھ »