Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) menuntut agar dana desa sebesar 10 persen dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Bagikan Facebook Twitter WhatsApp Linkedin Telegram Tautan Tersalin A- A+ Bisnis.com, JAKARTA - Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia menuntut agar dana desa sebesar 10 persen bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara .
"Kan nanti [kalau dari dana transfer daerah] berbeda-beda kalau setiap daerah, enggak seragam se-Indonesia kan? Kalau daerah yang kaya mungkin lebih baik desanya, kalau yang miskin pendapatannya kecil lagi," jelasnya. Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas menjelaskan alokasi dana transfer daerah oleh pemerintah sekitar Rp800 triliun pada 2023. Jika dibagi ke semua desa di Indonesia maka rata-rata dana desa yang diperoleh tiap desa mendapatkan Rp1,1-1,3 miliar pertahun--atau hanya 8,3 persen dana transfer daerah yang dialokasikan untuk dana desa."Kalau kita naikan menjadi 15 persen , kenaikannya antara Rp100 juta hingga Rp300 juga per desa.
Sementara Fraksi PDI Perjuangan hanya sepakat alokasi dana desa 15 persen. Sedangkan Fraksi Partai Golkar ikut suara mayoritas. Lalu, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa ingin alokasi dana desa 30 persen.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Revisi UU Desa, Apdesi Minta Dana Desa 10 Persen dari APBN'10 persen APBN, kita harapkan itu masuk ke undang-undang. Setelah dikurangi pokok bunga, kemudian dan subsidi,' kata Ketua Apdesi.
مزید پڑھ »
Berita Foto: Demo Apdesi Tuntut 10 Persen APBN untuk Dana DesaBerikut berita foto Apdesi (Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia) saat melakukan demo. Apdesi melakukan demo untuk menuntut 10 persen APBN (Anggaran Pendapatan Belanja Negara) untuk dana desa.
مزید پڑھ »
Demo di DPR, APDESI Minta Sumber Dana Desa 10 Persen dari APBNAPDESI gelar aksi unjuk rasa di depan Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (5/7/2023). Mereka menuntut sumber dana desa berasal dari APBN sebesar 10 persen
مزید پڑھ »
Unjuk Rasa Apdesi Kawal Revisi UU Desa di DPR, Adakah Rekayasa Lalu Lintas untuk Hindari Kemacetan?Sebelumnya, Apdesi juga sudah pernah melakukan unjuk rasa di awal tahun 2023. Saat itu, perpanjangan masa jabatan kepala desa jadi ....
مزید پڑھ »
Wakil Ketua DPR Targetkan Revisi UU Desa Selesai Desember 2023Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco, menerima audiensi Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) terkait revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Dalam audiensinya, APDESI meminta 13 aspirasinya agar diakomodasi.
مزید پڑھ »