APTI Minta Pasal Tembakau dalam RUU Kesehatan Dicabut

پاکستان خبریں خبریں

APTI Minta Pasal Tembakau dalam RUU Kesehatan Dicabut
پاکستان تازہ ترین خبریں,پاکستان عنوانات
  • 📰 jpnncom
  • ⏱ Reading Time:
  • 16 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 10%
  • Publisher: 59%

APTI Minta Pasal Tembakau dalam RUU Kesehatan Dicabut APTI

jpnn.com, JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Cabang Asosiasi Petani Tembakau Indonesia Kabupaten Temanggung, Siyamin mengatakan Rancangan Undang-Undang Kesehatan, yang menyejajarkan tembakau dengan narkotika, psikotropika, dan alkohol berpotensi menjadi gerbang kriminalisasi dan mengancam hilangnya mata pencaharian para petani.

Selain itu, Ketua APTI Pamekasan, Samukrah menilai pasal tembakau yang ada dalam RUU Kesehatan itu sebagai bentuk penindasan kepada para petani. Pamekasan dan Madura secara umum merupakan salah satu penghasil tembakau terbesar dengan kontribusi mencapai 35% dari total produksi tembakau Jawa Timur.

ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ مزید پڑھ:

jpnncom /  🏆 25. in İD

پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات

Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔

Penghapusan Anggaran Kesehatan 10 Persen dalam RUU Kesehatan DitentangPenghapusan Anggaran Kesehatan 10 Persen dalam RUU Kesehatan DitentangPentingnya mempertahankan komitmen anggaran 10 persen sebagai bentuk kehadiran dan komitmen politik negara terhadap kesehatan masyarakat. Kesehatan AdadiKompas
مزید پڑھ »

RUU Kesehatan Disebut untuk Kawal Reformasi Kesehatan, Lalu Kenapa 10 UU Bakal Dicabut?RUU Kesehatan Disebut untuk Kawal Reformasi Kesehatan, Lalu Kenapa 10 UU Bakal Dicabut?RUU Kesehatan disebutkan mengawal reformasi kesehatan, tapi kenapa ada 10 UU yang harus dicabut nanti?
مزید پڑھ »

IDI: Perlindungan Hukum di RUU Kesehatan Tidak Jelas, Masih Ada Penganiayaan NakesIDI: Perlindungan Hukum di RUU Kesehatan Tidak Jelas, Masih Ada Penganiayaan NakesPerlindungan hukum di RUU Kesehatan tidak jelas dengan masih ada penganiayaan terhadap tenaga kesehatan (nakes).
مزید پڑھ »

PKB Sayangkan Penghapusan Minimal Mandatory Spending dalam RUU Omnibus Law KesehatanPKB Sayangkan Penghapusan Minimal Mandatory Spending dalam RUU Omnibus Law KesehatanNihayatul Wafiroh mengungkapkan persoalan penetapan mandotory spending untuk layanan kesehatan memang menjadi perdebatan alot dalam Panja RUU Kesehatan.
مزید پڑھ »

Pengeluaran Wajib 5 Persen APBN Dihapus Dalam RUU Kesehatan, PKB: Kami Minta MaafPengeluaran Wajib 5 Persen APBN Dihapus Dalam RUU Kesehatan, PKB: Kami Minta MaafPartai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyayangkan keputusan penghapusan mandatory spending (pengeluaran wajib) APBN minimal 5 persen dalam RUU Kesehatan.
مزید پڑھ »

Lima Organisasi Profesi Tolak RUU Kesehatan, Ini AlasannyaLima Organisasi Profesi Tolak RUU Kesehatan, Ini AlasannyaPembahasan Lanjut, Ancam Mogok Kerja...
مزید پڑھ »



Render Time: 2025-03-30 20:06:09