Kajari Batam Herlina menjelaskan asal usul hartanya yang tercatat di LHKPN. Herlina mengaku kenaikan hartanya karena adanya warisan orang tua.
Kajari Batam, Herlina Setyorini saat memberikan keterangan. Kepala Kejaksaan Negeri Batam Herlina Setyorini menjadi sorotan karena hartanya naik Rp 6,57 miliar dalam waktu dua tahun. Herlina pun buka suara dan menjelaskan asal usul harta yang dimilikinya itu.dari situs e-LHKPN KPK, Selasa Herlina melapor kekayaannya pada Maret 2023. Laporan itu untuk harta pada 2022.
Pada laporan 2020 itu Herlina juga melaporkan 3 aset alat transportasi dan mesin berupa tiga buah mobil dengan nilai Rp 805 juta. Salah satunya mobil Toyota Fortuner tahun 2018 senilai Rp 435 juta.Harta bergerak lainnya yang dilaporkan Herlina sebesar Rp 163 juta. Ia juga memiliki uang dan setara kas sebesar Rp 50 juta.
Pada LHKPN tahun 2022 harta kekayaan Herlina sebesar Rp 9,89 miliar. Kekayaan Kepala Kejari Batam tahun 2020 itu dibanding dengan tahun 2022 mengalami peningkatan sebesar Rp 6,57 miliar.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Heboh Laporan Harta Kekayaan di LHKPN, KPK: Dito Ariotedjo Akan Ganti Kategori HadiahMenpora, Dito Ariotedjo mencantumkan kategori “hadiah” karena mendengar saran atau nasihat dari pihak lain.
مزید پڑھ »
Menpora Dito Minta Maaf Harta Hadiah Rp 162 M di LHKPN Bikin GaduhMenteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo meminta maaf terkait Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).
مزید پڑھ »
Aparat Penegak Hukum dapat Posisi Terendah Ketiga soal Kepatuhan Setor LHKPN, Tertinggi PemerintahKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis tingkat pelaporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN tahun 2022.
مزید پڑھ »
155 petinggi di 6 BUMN Belum Setor LHKPN, KPK Berharap Erick Thohir Mengingatkan155 petinggi di 6 BUMN Belum Setor LHKPN, KPK Berharap Erick Thohir Mengingatkan TempoNasional
مزید پڑھ »
Ratusan Pimpinan BUMN Belum Lapor LHKPN, KPK Desak Erick ThohirKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK), mendesak Menteri BUMN Erik Thohir. Itu karena masih ada ratusan petinggi BUMN yang belum memberikan LHKPN mereka ke komisi antirasuah.
مزید پڑھ »