Asosiasi Cloud Computing Indonesia (ACCI) mendorong pemerintah untuk merevisi Undang-Undang tentang Kelistrikan guna mendorong pertumbuhan bisnis pangkalan data di Tanah Air.
Asosiasi Cloud Computing Indonesia ( ACCI ) mendorong pemerintah untuk merevisi Undang-Undang tentang Kelistrikan guna mendorong pertumbuhan bisnis pangkalan data di Tanah Air . Permintaan ini seiring kebutuhan pelaku bisnis data center untuk memiliki minimal dua sumber listrik yang berbeda. Sementara dengan regulasi saat ini, PLN menjadi penyedia listrik utama di Tanah Air .sangat bergantung kepada ketersediaan listrik yang stabil.
Selain itu, penyediaan listrik bagi pangkalan data yang baik adalah memiliki dua sumber listrik yang berbeda. “Diharapkan lebih dari 1 pemain karena kan persyaratan data center yang baik itu, misal tier 4, butuh 2 sumber listrik yang berbeda, dan juga ditambah dengan generator sendiri,” ujar Alex kepadaSebagai informasi, Undang-Undang No.30/2009 tentang Ketenagalistrikan Pasal 3 menegaskan bahwa penyediaan tenaga listrik dikuasai oleh negara dan dilaksanakan oleh pemerintah dan pemerintah daerah berdasarkan prinsip otonomi daera
Asosiasi Cloud Computing Indonesia ACCI Pemerintah Revisi Undang-Undang Kelistrikan Bisnis Pangkalan Data Tanah Air Pelaku Bisnis Data Center Sumber Listrik PLN Ketersediaan Listrik Persyaratan Data Center Tier 4 Generator Undang-Undang No.30/2009 Ketenagalistrikan Negara Pemerintah Daerah Otonomi Daerah
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Menteri dan Wakil Menteri Terlibat Capres-Cawapres Diminta Mundur, Akademisi Hukum : Langgar Undang-Undang ASNBerita Menteri dan Wakil Menteri Terlibat Capres-Cawapres Diminta Mundur, Akademisi Hukum : Langgar Undang-Undang ASN terbaru hari ini 2023-11-06 13:15:10 dari sumber yang terpercaya
مزید پڑھ »
Ketika Undang-undang Jadi Pertaruhan antara Tidur di Teras dan KasurPara seniman dan aktivis melakukan aksi protes dengan menggelar pentas ketoprak ”Mahkamah Kongkalikong”. Pentas ini memprotes putusan MK yang dinilai kontroversial soal syarat capres dan cawapres.
مزید پڑھ »
Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi (UU PDP) di IndonesiaSetahun implementasi, Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi belum sepenuhnya memberikan kepastian hukum. Perlu penataan regulasi. Opini AdadiKompas
مزید پڑھ »
Ganjar Pranowo Mendorong Pengoptimalan Undang-Undang PesantrenGanjar Pranowo mengunjungi Pondok Pesantren Al Muhajirin di Purwakarta dan menyuarakan pentingnya pengoptimalan Undang-Undang Pesantren untuk perkembangan santri berkualitas.
مزید پڑھ »
Sesuai Undang-Undang, Pengelolaan Dana EBT di Tangan MenkeuPada pembahasan dalam Panitia Kerja (Panja) Komisi VII DPR RI, 7-8 November diusulkan adanya pengelolaan dana EBET dilakukan oleh badan khusus pengelola energi terbarukan.
مزید پڑھ »
Inggris Perluas UU Baru soal Ekstremisme, Kelompok Muslim dan Pro Palestina Jadi SasaranPemerintah Inggris berencana memperluas undang-undang esktremisme untuk menjerat di tengah protes besar-besaran pro Palestina.
مزید پڑھ »