KOMISI Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan uji publik terhadap tiga rancangan peraturan KPU (PKPU), salah satunya tentang kampanye dalam penyelenggaraan pemilihan umum.
Meski sudah mengakomodir sosialisasi, tapi rancangan PKPU tersebut belum mengatur dengan rinci sanksi bagi pihak yang melakukan pelanggaran.
"Itulah fungsi-fungsi pendidikan politik, pendidikan pemilih, sosialisasi, yang dalam domain kinerja KPU," kata Afif di Jakarta, Sabtu .Aturan sosialisasi dalam rancangan PKPU kampanye hanya diatur dalam satu pasal yang terdiri dari empat ayat, yakni Pasal 84. Beleid tersebut menjelaskan bahwa partai politik dapat melakukan sosialisasi dan pendidikan politik di internal partai sebelum masa kampanye.
Manajer Pemantauan Sekretaris Nasional Jaringan Pendidikan Pemilih untuk Rakyat Aji Pangestu yang turut hadir dalam kegiatan uji publik menilai tidak ada yang baru dari aturan sosialisasi dalam rancangan PKPU dibanding PKPU sebelumnya. "Itu mencakup citra diri, lambang partai, dan nomor urut, di tempat umum. Kalau misalnya ada salah satu unsurnya saja, enggak masuk pelanggaran sama Bawaslu," jelasnya.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Duit Narkoba Diduga Mengalir untuk Pemilu 2024, Partai Perindo: Aturan Perlu Segera DiterbitkanPerindo berharap KPU dan Bawaslu menegaskan yang diperbolehkan dan larangan segala bentuk peruntukan penggunaan dana kampanye. Partai Perindo mengapresiasi Bareskrim...
مزید پڑھ »
KPU Gelar Uji Publik Aturan Dana Kampanye Pemilu 2024Komisioner KPU RI Mochammad Afifuddin mengungkapkan uji publik ini bertujuan untuk mendengarkan masukan merangkum partisipasi publik.
مزید پڑھ »
Gus Yahya Larang Para Capres dan Cawapres Gunakan Identitas NU dalam Pemilu 2024Ketua Umum PBNU Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya sebut pihaknya melepas diri dari politik praktis pada ajang Pemilu 2024.
مزید پڑھ »
Brigjen Ramadhan Luruskan Dugaan Aliran Dana Narkoba Dipakai untuk Pemilu 2024Karopenmas Divisi Humas Mabes Polri, Brigadir Jenderal Ahmad Ramadhan meluruskan berita adanya temuan Bareskrim Polri terkait indikasi aliran dana narkoba dipakai pemilu.
مزید پڑھ »
Pemilu 2024, Ditjen Politik dan PUM Kemendagri Dorong Peningkatan Partisipasi Mahasiswa - Jawa PosMahasiswa memiliki pemikiran,cara pandang dan perspektif sendiri tentang politik yang tentu tidak bisa diintervensi dengan cara konservatif.
مزید پڑھ »
MK Tegaskan Sistem Pemilu 2024 Akan Segera Diumumkan, Proporsional Terbuka atau Tertutup?Juru Bicara Mahkamah Konstitusi, Fajar Laksono mengatakan sidang pemeriksaan judicial review soal sistem Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 sudah selesai dilaksanakan
مزید پڑھ »