Dia merujuk pada Undang-Undang Penyiaran, bahwa media penyiaran digunakan untuk kepentingan publik, dan harus berimbang alias tidak berat sebelah.
Suara.com - Calon bakal presiden Ganjar Pranowo mendapatkan dukungan dari Partai Perindo. Ganjar mengungkapkan kalau dukungan itu akan meningkatkan elektoralnya dengan memanfaatkan media yang dimiliki Ketua Umum Perindo, Hary Tanoesoedibjo.
Direktur Remotivi Muhamad Heychael menilai, pernyataan yang disampaikan Ganjar dengan kapasitasnya sebagai bakal calon presiden, mempromosikan pelanggaran konstitusi. "Media dalam kontestasi politik kita adalah bargain yang menggiurkan. Sayangnya, untuk calon presiden bicara terbuka keuntungan mendapat dukungan Perindo dan media-media dibelakangnya, secara tidak langsung sebenarnya tengah mempromosikan pelanggaran konstitusi," tegas Heychael dihubungi Suara.com, Jumat ."Padahal kita tahu, dalam Undang-Undang penyiaran ada azas bahwa media mesti berimbang," katanya.
"Bahwa frekuensi siaran televisi-televisi yang dimiliki Hary Tanoesoedibjo adalah milik rakyat. Karenanya, ia semestinya tidak boleh dikangkangi oleh kepentingan politik salah satu pihak," tegas Heychael. Ketua Umum Perindo Hary Tanoesoedibjo adalah bos MNC Grup yang menaungi media besar di Indonesia, seperti stasiun televisi, radio, hingga media online atau daring.Ganjar meyakini dengan dukungan dan bergabungnya Partai Perindo di Pilpres 2024 bisa membantu dalam pemenangannya. Terlebih Perindo sendiri memiliki modal kekuatan yakni media massa.Ganjar awalnya menyampaikan, jika PDIP sudah memiliki peta elektoral untuk menghadapi Pemilu 2024.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Masa Jabatan Pimpinan KPK 5 Tahun, Firli: Putusan MK adalah Undang-UndangKPK akan menghormati putusan MK terkait dengan perpanjangan jabatan pimpinan lembaga antirasuah menjadi lima tahun.
مزید پڑھ »
KPK Klaim Putusan MK Soal Perpanjangan Masa Jabatan Sudah Jadi Undang-undangKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK menjadi lima tahun sudah menjadi undang-undang. Ia Semua pihak pun diminta menghormati putusan tersebut.
مزید پڑھ »
UU Deforestasi Eropa Jadi Ancaman Buat Petani Sawit SwadayaUndang-Undang Anti Deforestasi Uni Eropa dinilai akan lebih memberikan dampak bagi petani sawit swadaya.
مزید پڑھ »
Aksi Teatrikal Tuntut Pengesahan RUU PPRT di Gedung DPR JakartaMenuntut DPR memprioritaskan pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga
مزید پڑھ »
DPR dan Pemerintah Sepakat Naikkan Target Rasio Perpajakan 2024 Jadi 9,92-10,2 persenPeningkatan target rasio perpajakan tersebut sebagai bentuk optimalisasi Undang-undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
مزید پڑھ »
Rayakan Pride Month Biden Undang Ribuan LGBTQ+ |Republika OnlineSejumlah negara bagian di AS meloloskan undang-undang anti LGBTQ+.
مزید پڑھ »