Kehadiran SIN sudah tidak dapat lagi dihindari dalam rangka mendorong “rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi”.
KETUA Badan Pemeriksa Keuangan periode 2009-2014 Hadi Poernomo menilai integrasi Nomor Induk Kependudukan dan Nomor Pokok Wajib Pajak , seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan , belum dapat mengoptimalkan penerimaan negara.
Keduanya sama-sama sebuah identitas yang mengandung arti tertentu. Namun, jika NIK berisi data nonfinansial, NPWP adalah identitas baik penduduk maupun bukan penduduk, perseorangan maupun badan, dan berisi baik data finansial maupun data nonfinansial yang sebagian besar bersifat data rahasia karena terhubung ke dalam sebuah SPT Tahunan. "Maka dari arti tersebut terdapat jurang perbedaan yang cukup besar antara keduanya," jelas Hadi.
Padahal, data dalam Bank Data Perpajakan jauh lebih lengkap dari penyatuan NIK dan NPWP. Pada 2017, Pasal 35A UU Nomor 28 Tahun 2007 diperkuat oleh Presiden Joko Widodo dengan UU Nomor 9 Tahun 2017. Data-data tersebutlah yang kemudian menjadi single identitas number . Karena dengan seluruh data tersebut akan digabungkan dan menjadi sebuah nomor induk tunggal sebagai pemersatu seluruh data baik finansial maupun non finansial, baik yang rahasia maupun nonrahasia.
Padahal, menurut Hadi, kehadiran SIN sudah tidak dapat lagi dihindari dalam rangka mendorong “Rekonsiliasi nasional di bidang ekonomi” yaitu membangun iklim usaha yang business friendly, terutama untuk mencapai penerimaan pajak sesuai target APBN tanpa melakukan pemeriksaan. "Tanpa SIN kita akan digilas roda zaman," ujarnya.
DJP melalui konsep link and match akan dapat memetakan data yang benar dan data yang tidak benar, serta data yang tidak dilaporkan dalam SPT. Artinya tidak ada harta yang dapat disembunyikan oleh Wajib Pajak. Sehingga dengan Bank Data Perpajakan, tidak hanya akan menambah kekayaan negara dengan peningkatan penerimaan pajak, tapi juga menghindari pengurangan kekayaan negara dengan mencegah korupsi.
Menurut dia, kebijakan perpajakan yang sebenarnya adalah lebih luas dari sekadar mengganti NPWP menjadi NIK atau menggunakan NIK sebagai NPWP.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Muhammadiyah Nilai Wewenang Penyidikan Korupsi tak Mungkin Dihapus |Republika OnlineKehadiran KPK dalam menangani tipikor tidak berarti menghapus tugas kejaksaan.
مزید پڑھ »
Bersiap untuk Liga 1, Ferdinand Sinaga Jadi Pemain Paling Senior di Persebaya Surabaya!Kehadiran Mantan Pemain Persis Solo ini diharapkan bisa menjadi contoh bagi pemain muda Persebaya.
مزید پڑھ »
Timnas Indonesia Vs Argentina, Langkah Ketum PSSI Angkat Harkat BangsaKehadiran Timnas Argentina ke Indonesia dinilai Ketua Umum ASSBI Taufik Jursal membawa semangat insan sepakbola nasional.
مزید پڑھ »
Insentif Mobil Listrik Hybrid Kian Terkikis BEV Buatan LokalKehadiran BEV buatan lokal mengancam insentif mobil listrik hybrid.
مزید پڑھ »
Pemegang obligasi WSBP tolak permintaan restrukturisasi ulang Bank DKIPT Waskita Beton Precast Tbk (WSBP) dalam rapat umum pemegang obligasi (RUPO) di Jakarta, Kamis, menolak permintaan restrukturisasi ulang Bank DKI. Dengan ...
مزید پڑھ »
Satreskrim Tangkap Komplotan Perampok Nasabah BankSatreskrim Polres Sukabumi berhasil menangkap komplotan perampok dengan modus membuntuti korban dari bank setelah mengambil uang.
مزید پڑھ »