Bank Dunia merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia supaya mengubah acuan tingkat garis kemiskinan yang diukur melalui paritas daya beli.
Bank Dunia merekomendasikan kepada pemerintah Indonesia supaya mengubah acuan tingkat garis kemiskinan yang diukur melalui paritas daya beli atau purchasing power parity.
"Ibu Satu Kahkonen katakan di speechnya ketika anda dapat menurunkan kemiskinan ekstrem menjadi nol tapi garis kemiskinan anda adalah US$ 1,9, anda harus gunakan US$ 3. Seketika 40% kita semua menjadi miskin," kata Sri Mulyani dalam acara World Bank's Indonesia Poverty Assessment di The Energy Building, SCBD, Jakarta, Selasa .
Oleh sebab itu, ia menganggap, ukuran yang dijadikan acuan Bank Dunia itu harus ditelaah lebih lanjut untuk menyesuaikan dengan kondisi perekonomian domestik. Lagipula, ukuran yang ditetapkan Bank Dunia itu kata dia pemberlakuannya secara global.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Bank Dunia Usul Semua Barang Kena PPN, Gimana Bu Sri Mulyani?Bank Dunia atau World Bank merekomendasikan terhadap pemerintah Indonesia untuk menghapus pembebasan pajak pertambahan nilai (PPN).
مزید پڑھ »
Krisis Perbankan AS Makin Ngeri, Ada Ancaman Dari Shadow BankInstitusi yang memberikan pinjaman tetapi bukan bank dikenal sebagai shadow bank atau 'bank bayangan'.
مزید پڑھ »
Data Aksi Borong Emas Bank Sentral Asia dalam 10 Tahun TerakhirSelama satu dekade, cadangan emas bank sentral China telah melonjak 90,73 persen, sementara Indonesia naik 0,64 persen.
مزید پڑھ »
Bank Dunia Puji Indonesia dalam Kurangi Kemiskinan EkstremDi 2021 kemarin, Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan upaya pemerintah untuk memberantas kemiskinan ekstrim dengan target 2024.
مزید پڑھ »
Bank Dunia: Bantuan dan Jaminan Sosial Paling Efektif Turunkan Kemiskinan |Republika OnlineProgram subsidi energi bahan bakar minyak dianggap tidak efektif.
مزید پڑھ »
Bank Dunia Rekomendasikan Indonesia Hapus Pembebasan PPNBank Dunia merekomendasikan agar Indonesia meninjau kembali penerapan pembebasan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas barang-barang tertentu.
مزید پڑھ »