PERNYATAAN mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana terkait dengan kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi (MK) soal sistem pemilu berujung laporan pidana. Denny dilaporkan seseorang berinisial AWW ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri karena diduga menyebarkan berita bohong maupun
Dia meyakini, publik akan memberikan dukungan mengingat track record MK yang belakangan putusan-putusannya tidak sejalan dengan kepentingan demokrasi.
Karena itu, akan dilakukan pemeriksaan untuk mendapatkan keterangan dari saksi ahli. Yang pasti, Polri menanganinya dengan proporsional. “Nanti kita lihat keterangan ahlinya,” tutur mantan Kapolda Sumatera Utara tersebut. JAKARTA, SUMUTPOS.CO – PERNYATAAN mantan Wakil Menteri Hukum dan HAM Denny Indrayana terkait dengan kebocoran putusan Mahkamah Konstitusi soal sistem pemilu berujung laporan pidana.
Atas kasus itu, Denny menunjuk kantor hukum miliknya, yakni Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society Law, untuk melakukan pendampingan.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Denny Indrayana Dilaporkan ke Bareskrim, Anies Baswedan Percaya Polri Jaga Marwah DemokrasiBakal capres Anies Baswedan angkat bicara soal kasus Denny Indrayana dilaporkan ke Bareskrim Polri.
مزید پڑھ »
Dilaporkan ke Polisi, Pihak Denny Indrayana Minta Publik Tetap Fokus Kawal Putusan MKDenny Indrayana tidak menginginkan adanya pergeseran fokus isu advokasi yang diperjuangkan, yakni menjaga sistem pemilu Indonesia tetap demokratis.
مزید پڑھ »
Hasto Singgung Denny Indrayana Tak Kritisi Kenaikan Suara Drastis Demokrat di Pemilu 2009'Denny membuat surat terbuka menjelaskan tentang berbagai manuver kekuasaan sehingga Partai Demokrat bisa naik 300 persen'
مزید پڑھ »
PDIP Bilang Sikap Megawati soal Gagasan Tunda Pemilu Sudah JelasDenny Indrayana meminta Megawati menghentikan siasat penundaan Pemilihan Umum 2024 yang kembali mencuat.
مزید پڑھ »
Denny Indrayana Tegaskan Tak Ada Pembocoran Rahasia Negara soal Informasi Putusan MKPakar hukum tata negara, Denny Indrayana menegaskan tidak ada unsur pembocoran rahasia negara soal informasi putusan Mahkamah Konstitusi (MK).
مزید پڑھ »