Birokrasi yang belum efisien kerap menghambat upaya masyarakat untuk menetapkan kawasan hutan adat di daerah mereka. RUU Masyarakat adat diharapkan segera disahkan agar mempermudah proses tersebut. Iptek AdadiKompas
Acara temu wicara bertema “Mendorong Perhutanan Sosial yang Berpihak pada Masyarakat Adat” di Jakarta, Selasa .
”Selama ini, perjuangan kami untuk memiliki status tanah adat terkendala birokrasi dan kepentingan politik pemerintah daerah,” kata Direktur Eksekutif KSPM Delima Silalahi kepada wartawan di Jakarta, Selasa .Delima memimpin advokasi dan kampanye untuk mendapatkan hak pengelolaan sah 7.213 hektar lahan hutan tropis untuk enam kelompok masyarakat adat di Sumatera Utara. Pada Februari 2022, pemerintah akhirnya memberikan hak pengelolaan sah atas 7.
Kami mengakui, dengan aturan saat ini sering kali ditemui di lokasi banyak konflik sosial saat verifikasi. Termasuk ada konflik horizontal antarkelompok masyarakat.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Dokter di Malang Tolak RUU Kesehatan Alasannya Demi Masyarakat dan Kode EtikKetua IDI Cabang Malang Raya, Sasmojo Widito mengatakan bahwa penolakan RUU Kesehatan demi menyelamatkan masyarakat. Mereka ingin pemerintah menetapkan IDI
مزید پڑھ »
IDI Malang Tolak RUU Kesehatan demi Melindungi MasyarakatPara anggota Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Malang Raya sepakat untuk mendesak pemerintah membatalkan pengesahan RUU Kesehatan.
مزید پڑھ »
Nakes Demo Tolak RUU Kesehatan, Komisi X DPR Terbuka Masukan MasyarakatPimpinan Komisi IX menanggapi demo dokter dan tenaga kesehatan yang menolak RUU Kesehatan. Dia menyebut sejak awal DPR RI membuka diri terhadap masukan warga.
مزید پڑھ »
IDI Cabang Malang Raya Tola RUU Kesehatan: Demi Menyelamatkan MasyarakatKetua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Cabang Malang Raya, Sasmojo Widito mengatakan bahwa aksi damai penolakan RUU Kesehatan demi menyelamatkan masyarakat.
مزید پڑھ »
Baru Terima Surpres, DPR akan Bahas RUU Perampasan Aset Setelah Reses |Republika OnlineDPR kerap dituduh enggan membahas RUU Perampasan Aset.
مزید پڑھ »
17 Organisasi Kesehatan Dukung Pengesahan RUU Kesehatan17 organisasi tenaga kesehatan mendeklarasikan dukungannya terhadap RUU Kesehatan untuk segera disahkan.
مزید پڑھ »