KPK, BPK, dan Kejagung diminta turun tangan periksa keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait munculnya dugaan anggaran fiktif pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2023.
PENGAMAT kebijakan publik Trubus Rahadiansyah meminta KPK, BPK, dan Kejagung turun tangan periksa keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta terkait munculnya dugaan anggaran fiktif pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 2023.
Menurut Trubus, seharusnya potensi anggaran siluman itu sudah terdeteksi sejak dari perencanaan. Tapi, tradisi kongkalikong yang berpotensi menjadi tindakan korupsi itu memang sudah terjadi sejak dulu."Di jaman Ahok itu bagus penganggaran itu. Dia minta transparan sampai enggak mau teken dan sempat ramai dengan Kemendagri," katanya.
"Sekarang nih kita tunggu keberanian Heru, berani engga dia bongkar potensi potensi korupsi itu. Perencanaan ini kan dilakukan legislatif bersama eksekutif. Jakarta memang butuh pemimpin pemberani. Sejauh ini baru tiga orang yang berani, yaitu Ali Sadikin, Yos Sudarso, dan Ahok," tegasnya.Sebelumnya, Andyka mengaku menemukan anggaran kosong yang tercantum dalam dokumen APBD.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
KPK Cegah 8 Pegawai BPK dan 2 Swasta ke Luar Negeri Terkait Suap Bupati Kepulauan MeratiKomisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah 10 orang ke luar negeri berkaitan dengan kasus dugaan suap Bupati nonaktif Kepulauan Meranti Muhammad Adil.
مزید پڑھ »
KPK Cegah 8 Pegawai BPK Riau Terkait Kasus Bupati Nonaktif MerantiKPK mencegah 10 orang ke luar negeri, 8 di antaranya pegawai BPK, dalam kasus bupati nonaktif Meranti Muhammad Adil.
مزید پڑھ »
KPK Cegah 8 Pegawai BPK Riau di Kasus Bupati Meranti Nonaktif Muhammad AdilBupati Meranti nonaktif Muhammad Adil diduga menerima gratifikasi sekitar Rp 1,4 miliar dari PT Tannur Muthmainnah.
مزید پڑھ »
Penyelenggara Tegaskan Formula E 2023 tak Menggunakan APBD DKI JakartaPenyelenggara Jakarta E-Prix 2023 atau Formula E memastikan perhelatan balap mobil listrik itu tidak menggunakan APBD DKI Jakarta
مزید پڑھ »
Jakpro Tegaskan Tak Pakai APBD DKI Jakarta Buat Pergelaran Formula EPT Jakpro menegaskan tidak menggunakan dana APBD DKI Jakarta dalam pergelaran Formula E yang digelar pada 3 dan 4 Juni 2023.
مزید پڑھ »
Intip Anggaran Biaya Hotel Perjalanan Dinas PNS, Tertinggi Rp8,72 Juta per HariBesaran biaya penginapan atau hotel bagi PNS tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 49/2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024.
مزید پڑھ »