'Ada anggaran yang menurut bahasanya teman-teman SKPD itu 'kopong'. Ada anggarannya, tapi isinya enggak ada.'
dalam laporan triwulan penggunaan anggaran pendapatan dan belanja daerah DKI Jakarta 2023 disebut berbahaya.
Untuk diketahui, saat ini terdapat angka yang sama pada kolom pendapatan dalam laporan penggunaan APBD DKI hingga 30 April 2022 dan di kolom pendapatan dalam laporan penggunaan APBD DKI hingga April 2023 milik BPKD DKI."Dikatakan bahaya ya, pasti bahaya lah. Ya makanya kan kami memiliki fungsi kontrol, fungsi anggaran, dan fungsi legislasi," tegas Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta Andyka, usai rapat bersama BPKD DKI, Selasa .
"Kami sampaikan, hal ini jangan terjadi lagi deh, seolah-olah ada uangnya, padahal enggak ada uangnya," tegasnya.Menurut dia, pemberian sanksi merupakan kewenangan atasan Kepala BPKD DKI Michael Rolandi Cesnanta Brata, yakni Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono.Andyka sebelumnya berujar, BPKD DKI padahal tidak memiliki proyeksi untuk menerima pendapatan hingga 30 April 2023.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Di DKI Masih Ada Rumah Tak Sampai Rp200 Juta, Ini BuktinyaTernyata di Jakarta masih ada rumah nggak sampai Rp200 jutaan, ini buktinya.
مزید پڑھ »
Ada-ada Saja, Miliarder Ini Mau Awetkan Tubuh Agar Bisa Hidup KembaliMiliarder Peter Thiel mengungkapkan dia berencana untuk mengawetkan tubuhnya setelah kematiannya. Kok bisa?
مزید پڑھ »
Awas, Ada Penipu Berkedok Iklan Facebook Terverifikasi |Republika OnlineAda iklan yang telah terverifikasi Meta namun ada malware di dalamnya.
مزید پڑھ »
DPW PKS DKI Daftarkan 106 Kadernya Jadi Bacaleg di KPU, 15 di Antaranya PetahanaDPW PKS DKI Jakarta mendaftarkan 106 kadernya sebagai bakal calon anggota DPRD DKI ke KPU DKI Jakarta pada Senin (8/5/2023).
مزید پڑھ »
Tak Ada Sertifikat, Belasan Warga Belum Dapat Ganti Rugi Normalisasi CiliwungPemprov DKI telah melanjutkan normalisasi Ciliwung. Namun, ada belasan warga yang mengaku belum menerima ganti rugi karena tak ada sertifikat lahan.
مزید پڑھ »
Tentukan Nasib DKI Usai Tak Jadi Ibu Kota, Pemprov Getol Konsultasi Publik Bahas RUU Kekhususan JakartaPemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sudah dua kali menggelar konsultasi publik, membahas penyusunan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Daerah Khusus.
مزید پڑھ »