Masyarakat pers Sumbar yang tergabung dalam Koalisi Wartawan Anti Kekerasan (KWAK) mendatangi Kantor Ombudsman Perwakilan Sumbar, Senin (15/5).
Kedatangan KWAK tersebut dalam rangka melaporkan tindakan pengusiran yang dilakukan oleh oknum pegawai Pemprov Sumbar kepada sejumlah jurnalis pada saat pelantikan Wakil Wali Kota Padang di Istana Gurbenuran beberapa waktu lalu.
Laporan dari KWAK diterima langsung oleh Kepala Keasistenan Pencegahan Ombudsman Perwakilan Sumbar Adel Wahidi beserta jajaran. Koordinator KWAK Fachri Hamzah mengatakan, pelaporan ke Ombudsman Perwakilan Sumbar dilakukan karena ada dugaan maladministrasi dalam kasus pengusiran dan pelarangan belasan jurnalis saat meliput acara pelantikan Wawako Padang pada Selasa lalu.
Ia menambahkan, selain indikasi penyalahgunaan wewenang, pihak oknum Pemprov Sumbar juga diduga tidak punya prosedur yang jelas dalam peliputan kegiatan pemerintahan. “Ketika pengusiran kemarin, tidak adanya prosedur yang jelas. Kawan-kawan jurnalis diusir begitu saja. Kalau ada yang diundang , berarti ada tebang pilih yang dilakukan oleh Pemprov Sumbar terhadap jurnalis dalam meliput,” kata Fachri yang juga merupakan kontributor Tempo itu.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Masyarakat Pers Sumbar Laporkan Insiden Pengusiran Jurnalis ke OmbudsmanPerwakilan Koalisi Wartawan Anti Kekerasan melaporkan dugaan malaadministrasi dalam insiden pengusiran sejumlah jurnalis oleh staf Pemerintah Provinsi Sumbar ke Ombudsman. Nusantara AdadiKompas
مزید پڑھ »
LBH Pers Kawal Proses Hukum Pengusiran Wartawan oleh Pemprov Sumbar |Republika OnlinePengusiran wartawan merusak kebebasan pers.
مزید پڑھ »
Ribuan Pendukung Palestina di London Gelar Aksi Peringati 75 Tahun Hari Nakba |Republika OnlineHari Nakba untuk mengingat pengusiran warga Palestina dari rumah dan tanah mereka
مزید پڑھ »
Buntut Peretasan, Direksi BSI Didesak untuk Dicopot dari JabatanImbas dari peretasan yang menyebabkan error-nya layanan transaksi Bank Syariah Indonesia (BSI) di ATM dan BSI Mobile hampir 1 pekan, Komisi VI DPR meminta direksi BSI dicopot.
مزید پڑھ »
Buntut Ajakan Staycation, Pemkab Bekasi Keluarkan Surat EdaranPemkab Bekasi mengeluarkan aturan terkait perlindungan pekerja perempuan dari pelecehan seksual di perusahaan.
مزید پڑھ »
Ditantang Luhut Buntut Kritik Subsidi Mobil Listrik, Anies Baswedan: Ini Persoalan Publik, Bukan PribadiCalon Presiden (Capres) Anies Baswedan turut menanggapi terkait respons seraya tantangan yang dilontarkan Menko Marinves Luhut Binsar Pandjaitan agar bertemu denganya imbas kritik atas kebijakan subsidi pemerintah terhadap pengguna mobil listrik.
مزید پڑھ »