Vietnam sedang bersiap untuk mewajibkan pengguna media sosial dari platform lokal dan asing untuk memverifikasi identitas mereka dalam upaya untuk mengendalikan penipuan online.
Menurut laporan media pemerintah Vietnam VOV, langkah itu bagian dari Amandemen Undang-Undang Telekomunikasi yang akan dikeluarkan akhir tahun ini.
“Ada kalanya pihak berwenang dapat mengidentifikasi pemegang akun media sosial yang melanggar undang-undang, tetapi tidak dapat melacaknya karena para penjahat itu menggunakan aplikasi lintas batas,” kata Wakil Menteri Informasi Nguyen Thanh Lam yang dikutip surat kabar Voice of Vietnam .
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Evaluasi Operasi Ketupat Progo 2023, Kasus Penipuan dan Pengeroyokan Melonjak |Republika OnlinePenipuan didominasi oleh kasus penipuan perdagangan online.
مزید پڑھ »
DKI akan Cabut KJP Bagi Pelajar yang Ketahuan Merokok |Republika OnlineNegara harus berperan strategis cegah anak mengonsumsi rokok.
مزید پڑھ »
Kartu Kredit Pemerintah Meluncur, Jokowi Wajibkan KL Pusat-Daerah Langsung Pakai!'Saya minta semua kementerian dan lembaga, dan juga pemerintah daerah langsung menggunakan Kartu Kredit Pemerintah dan dukung perluasan QRIS antar negara,' ungkap Jokowi.
مزید پڑھ »
Serahkan ke KPU 11 Mei, Sekjen PDIP Wajibkan Bacaleg Berjuang Menangkan Ganjar PranowoSekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengatakan partainya secara serentak akan mendaftarkan nama bakal calon anggota legislatif (bacaleg) ke KPU.
مزید پڑھ »
Tak Pakai Visa-Mastercard, Jokowi Wajibkan KL Pakai Kartu Kredit Pemerintah!Kartu Kredit Pemerintah (KKP) sudah diluncurkan oleh Bank Indonesia (BI). Kartu kredit domestik khusus ini bisa digunakan oleh instansi pemerintah.
مزید پڑھ »
Jerat Penipuan Keuangan dan Investasi Bodong Kian Beragam, WaspadalahOJK juga telah menerima 94.737 permintaan layanan, termasuk 6.371 pengaduan investasi bodong dan penipuan keuangan lainnya, 34 pengaduan berindikasi pelanggaran, dan 420 sengketa yang masuk ke dalam LAPS Sektor Jasa Keuangan (SJK).
مزید پڑھ »