DPR baru-baru ini mangesahkan sejumlah Rancangan Undang-undang untuk digodok menjadi Undang-undang, berikut daftarnya.
Empat diantara RUU tersebut adalah RUU Mahkamah Konstitusi , Penyiaran, Kementerian, hingga Keimigrasian.
Setidaknya terdapat empat pasal yang menjadi kontroversi dalam RUU tersebut. Keempat kontroversi itu yakni persyaratan batas usia hakim konstitusi, mekanisme pemberhentian hakim, evaluasi hakim konstitusi, dan tentang unsur keanggotaan Majelis Kehormatan MK . "Pasal 15 UU Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara diubah sehingga berbunyi, jumlah keseluruhan kementerian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Pasal 13, dan Pasal 14 ditetapkan sesuai dengan kebutuhan Presiden dengan memperhatikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan," demikian bunyi draf usulan revisi UU Kementerian yang dibacakan tim ahli Baleg DPR RI di Rapat.Pembahasan RUU Penyiaran turut menuai kritik lantaran muatan usulan pasal dalam RUU tersebut.
AJI pun menilai penyusunan revisi UU Penyiaran ini mirip seperti UU Cipta Kerja, UU IKN, hingga UU KPK yang diam-diam jadi dan dibawa ke paripurna.
Ruu Kementerian Negara Dpr Rancangan Undang-Undang
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Jokowi Singgung Nasib RUU Perampasan Aset: Bolanya Ada di DPRJokowi kembali meminta agar Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Perampasan Aset segera diselesaikan oleh DPR RI.
مزید پڑھ »
Presiden Dinilai Perlu Keluarkan Perppu Perampasan AsetDPR tak juga kunjung mengesahkan Rancangan Undang-Undang RUU Perampasan Aset
مزید پڑھ »
Inggris Bakal Segera Kirim Para Pengungsi ke RwandaParlemen Inggris meloloskan rancangan undang-undang (RUU) kontroversial yang akan mengirim para pencari suaka ke Rwanda.
مزید پڑھ »
RUU Penyiaran Dikritik, DPR Sebut Jadi Masukan untuk MenyempurnakanDraf Rancangan Undang-Undang RUU Penyiaran mendapat kritik tajam dari berbagai pegiat jurnalistik dan peneliti media
مزید پڑھ »
Komisi I DPR Tampung Masukan Terkait Kontroversi Draf RUU PenyiaranDraf Rancangan Undang-Undang (RUU) Penyiaran terbaru menuai polemik lantaran dinilai berbagai pihak memberangus kebebasan pers.
مزید پڑھ »
Baleg DPR Akan Bahas Revisi Undang-Undang Kementerian Negara, Mardani PKS: KagetPolitikus PKS Mardani Ali Sera mengaku kaget lantaran mendapat agenda rapat Badan Legislasi DPR yang membahas untuk melakukan revisi Undang-Undang Kementerian Negara.
مزید پڑھ »