Didorong Pembentukan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Jakarta Tak Lagi Ibukota

پاکستان خبریں خبریں

Didorong Pembentukan DPRD Kabupaten/Kota Pasca Jakarta Tak Lagi Ibukota
پاکستان تازہ ترین خبریں,پاکستان عنوانات
  • 📰 rmol_id
  • ⏱ Reading Time:
  • 35 sec. here
  • 2 min. at publisher
  • 📊 Quality Score:
  • News: 17%
  • Publisher: 63%

Setelah Jakarta tidak lagi berstatus ibukota negara, didorong pembentukan DPRD Kabupaten/Kota. Regulasi ini wajib tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus

Jakarta .12 Ribu Mahasiswa Tak Lagi Terima KJMU Gegara Anggaran Dipangkas Rp180 MPemilu 2024, Berikut Perolehan Suara dan Prediksi 7 Kursi DPRD Sumut dari Dapil Sumut II

“Jadi saya berharap agar RUU DKJ yang dibahas di DPR RI saat ini harus memasukan klausul bahwa adanya DPRD tingkat dua,” kata Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta Khoirudin dikutip Jumat . Dengan populasi 10,56 juta jiwa, tingkat rata-rata pendidikan, dan luasan wilayah, Jakarta sudah selayaknya memiliki DPRD Provinsi dan DPRD Kabupten/Kota.

“Semuanya memungkinkan untuk dilakukan. Bandingkan dengan Yogyakarta, penduduk kita 10 juta, mereka hanya 4,5 juta. Indeks pendidikan warga Jakarta juga lebih tinggi,” kata Khoirudin.Politikus PKS itu berharap, DPRD tingkat II di Jakarta akan meningkatkan fungsi pengawasan dan anggaran. Sehingga pelaksanaan pembangunan bisa lebih optimal.

ہم نے اس خبر کا خلاصہ کیا ہے تاکہ آپ اسے جلدی سے پڑھ سکیں۔ اگر آپ خبر میں دلچسپی رکھتے ہیں تو آپ مکمل متن یہاں پڑھ سکتے ہیں۔ مزید پڑھ:

rmol_id /  🏆 21. in İD

پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات

Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔

China Bertekad Menjaga Keamanan Nasional dengan Undang-undang BaruChina Bertekad Menjaga Keamanan Nasional dengan Undang-undang BaruChina akan menerapkan undang-undang (UU) keamanan yang luas pada 2024 untuk menjaga kedaulatannya 'dengan tegas', demikian janji seorang anggota parlemen terkemuka pada pertemuan legislatif penting, Jumat )8/3). Langkah itu diambil ketika pemerintahan Presiden Xi Jinping berupaya menghilangkan...
مزید پڑھ »

Pemerintah Siapkan Aturan Turunan Undang-Undang ASN untuk Anggota TNI-PolriPemerintah Siapkan Aturan Turunan Undang-Undang ASN untuk Anggota TNI-PolriPemerintah tengah menyelesaikan aturan Turunan Undang-Undang ASN yang mengatur mekanisme anggota TNI-Polri bisa mengisi sejumlah Jabatan Sipil Aparatur Sipil Negara atau ASN. Ketentuan itu akan masuk dalam Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara atau RPP Manajemen ASN.
مزید پڑھ »

Parlemen AS loloskan rancangan undang-undang untuk memblokir TikTokParlemen AS loloskan rancangan undang-undang untuk memblokir TikTokParlemen Amerika Serikat (AS) meloloskan rancangan undang-undang untuk memblokir TikTok di negara itu atau memaksa induk perusahaan, ByteDance menjual media ...
مزید پڑھ »

Tinggal Tunggu Waktu, TikTok Bakal Dilarang di ASTinggal Tunggu Waktu, TikTok Bakal Dilarang di ASPresiden Amerika Serikat (AS) Joe Biden telah menanggapi rancangan undang-undang (UU) tentang larangan operasional TikTok.
مزید پڑھ »

Sidang Isbat Awal Ramadhan 2024 Digelar Sore Nanti, Ini 134 Titik Pemantauan HilalSidang Isbat Awal Ramadhan 2024 Digelar Sore Nanti, Ini 134 Titik Pemantauan HilalPemantauan hilal awal Ramadhan 2024 dilaksanakan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Kemenag Kabupaten/Kota.
مزید پڑھ »

Komisioner KPU 8 Kabupaten/Kota di NTB Berganti di Tengah Penghitungan SuaraKomisioner KPU 8 Kabupaten/Kota di NTB Berganti di Tengah Penghitungan SuaraKPU Republik Indonesia melantik 40 komisioner KPU dari 8 kabupaten/kota di NTB. Pelantikan tersebut dilakukan di tengah tahap penghitungan suara Pemilu 2024.
مزید پڑھ »



Render Time: 2025-02-26 18:42:11