Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P Foekh menyebut petitum yang disampaikan PPP dalam gugatan ini tidak konsisten dalam merumuskan permohonan.
Mahkamah Konstitusi menyatakan tak dapat menerima permohonan hasil pemilihan umum atau sengketa Pileg anggota DPR daerah pemilihan Sumatera Barat I dan II yang diajukan PPP . Ilustrasi Putusan Nomor 119-01-17-03/PHPU.DPR-DPRD-XXII/2024 ini disampaikan oleh Ketua MK Suhartoyo dalam sidang pengucapan putusan di Ruang Sidang Pleno MK, Jakarta, Selasa ."Menyatakan, dalam eksepsi, mengabulkan eksepsi termohon berkenaan dengan permohonan pemohon kabur.
Daniel menjelaskan renvoi tersebut pada pokoknya menghilangkan permohonan terkait perselisihan hasil suara pada Dapil Sumatera Barat lI, penghapusan frasa"dan pada Daerah Pemilihan Sumatera Barat Il, Provinsi Sumatera Barat terdapat sejumlah perolehan suara milik pemohon yang berpindah kepada Partai PDIP," pada poin 8 halaman 4 dan frasa"dan Partai PDIP" pada poin 17 halaman 7 permohonan pemohon.
"Namun, Pemohon tidak menjelaskan lebih lanjut bagaimana kesalahan penghitungan itu terjadi. Pemohon juga tidak menguraikan secara rinci pada tingkatan apa saja serta tempat kejadian mana saja perpindahan suara yang diakibatkan oleh kesalahan penghitungan itu terjadi, apakah perpindahan itu terjadi di tingkat PPK, tingkat PPS, tingkat Kabupaten ataupun tingkat Provinsi," jelas Daniel.
Daniel menegaskan permohonan pemohon tidak memenuhi kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 Undang-undang MK dan Pasal 11 ayat huruf b angka 4 dan angka 5 PMK 2 Tahun 2023.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Cantumkan Perolehan Suara Berbeda-beda, Gugatan PPP Dinilai KPU Tidak KonsistenHifdzil kemudian mengatakan, jika PPP meyakini perhitungan suara hasil perhitungan internal partai mereka, seharusnya hanya satu versi perhitungan a
مزید پڑھ »
KPU Tuding PPP Tak Konsisten Tampilkan Data Dugaan Perpindahan Suara di Papua PegununganDalil pemohon dianggap tidak berdasar dan tidak beralasan menurut hukum.
مزید پڑھ »
KPU: Dalil permohonan PPP untuk Dapil Papua Pegunungan tak konsistenKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI menyebut angka yang tercantum dalam dalil permohonan Partai Persatuan Pembangunan tentang pengisian keanggotaan DPR RI Tahun ...
مزید پڑھ »
MK tolak gugatan sengketa Pileg PDIP karena dinilai tak konsistenMahkamah Konstitusi (MK) menolak gugatan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atau sengketa Pileg 2024 yang diajukan oleh PDI Perjuangan (PDIP) ...
مزید پڑھ »
Dinilai tak jelas, MK tolak gugatan Pileg PPP Dapil BantenMahkamah Konstitusi (MK) menyatakan tidak menerima gugatan atau permohonan perkara PHPU Pileg Partai Persatuan Pembangunan (PPP) untuk Dapil Banten karena ...
مزید پڑھ »
Buntut PPP Tak Lolos Parlemen, F-PPP Desak Mardiono Mundur & Gelar Muktamar Luar BiasaMardiono dinilai telah gagal mengantarkan partai berlambang Kabah tersebut ke parlemen, karena tidak mencapai ambang batas 4 persen di Pemilu 2024.
مزید پڑھ »