Disebut Bakal Setujui Pemilu Sistem Proporsional Tertutup, Apa Wewenang Mahkamah Konstitusi (MK)? TempoNasional
TEMPO.CO, Jakarta - Putusan Mahkamah Konstitusi atau MK disebut bakal menyetujui gugatan uji materi terhadap Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu atau lebih spesifik mengenai sistem proporsional tertutup mendadak riuh dan menjadi sorotan sejumlah parpol.Riuh soal putusan MK bakal menyetujui gugatan uji materi Pemilu sistem proporsional tertutup bermula dari pernyataan pakar hukum Denny Indrayana.
Ini berarti MK dapat memeriksa keabsahan suatu undang-undang apakah sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UUD 1945. Dalam hal ini, MK berperan sebagai penjaga konstitusi yang menjamin bahwa undang-undang yang dibuat tidak bertentangan dengan konstitusi.Kedua, MK memiliki kewenangan untuk menyelesaikan sengketa kewenangan antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Kronologi Riuhnya Putusan MK Disebut Bakal Setujui Pemilu Sistem Proporsional TertutupUji materi Pemilu sistem proporsional tertutup disebut bakal disetujui MK, mendadak riuh. Begini kronologinya.
مزید پڑھ »
Kata Demokrat-PKS-Golkar-PAN soal Putusan MK Bakal Setujui Pemilu Sistem Proporsional TertutupPemilu Sistem Proporsional Tertutup kabarnya bakal disetujui MK mengundang reaksi sejumlah parpol. Ini kata mereka.
مزید پڑھ »
Denny Indrayana Sebut MK Bakal Setujui Pemilu Proporsional TertutupDenny Indrayana menyebut bahwa MK bakal mengabulkan sistem pemilihan umum proporsional tertutup.
مزید پڑھ »
Ganjar Pranowo Sebut Bakal Cawapresnya Segera Diumumkan, Ini Bocorannya!Bakal capres PDI-P Ganjar Pranowo sebut nama kandidat bakal cawapresnya akan segera diumumkan.
مزید پڑھ »
Kata MK Usai Disebut Denny Indrayana Bakal Putuskan Pemilu 2024 Kembali ke Coblos PartaiMahkamah Konstitusi atau MK buka suara soal informasi Denny Indrayana soal pemilu coblos partai di 2024.
مزید پڑھ »
RUU IKN Bakal Dipercepat, Apa Saja yang BerubahBappenas bakal mempercepat revisi Undang-Undang (UU) Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara (IKN).
مزید پڑھ »