Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng operator jasa dan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dalam pembahasan regulasi pengenaan pajak dari layanan ojek ...
Jakarta - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggandeng operator jasa dan Kementerian Keuangan dalam pembahasan regulasi pengenaan pajak dari layanan ojek "online" dan toko daring .
Lusiana menyebutkan, pihaknya juga mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam menerapkan suatu objek pajak pusat dan pajak daerah. Kajian bersama Kementerian Keuangan dilakukan agar penarikan pajak dapat dilakukan tepat sasaran.digitalisasi memberikan alternatif instrumen ekstensifikasi pajak pada transaksi perdagangan elektronik . Di banyak negara, hal ini merupakan sumber potensial pajak yang cukup signifikan.
Sebelumnya, Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Joko Agus Setyono mengakui masih banyak potensi pajak daerah yang luput dari pengawasan Bapenda."Kita juga perlu membuat kebijakan pajak terhadap toko yang 'online' ini dan kita tidak bisa sendiri, harus melibatkan pemerintahan pusat,” ujar Joko di Bogor, Jawa Barat, Kamis .
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Respons Kemenkeu soal DKI Mau Pungut Pajak Ojol dan Toko OnlineKementerian Keuangan mengaku belum mengetahui rencana Pemda DKI Jakarta memungut pajak ojek online dan toko online.
مزید پڑھ »
Bali Terima Penghargaan Pemerintah Provinsi Terbaik Zona Jawa Bali pada Paritrana Award 2023Berita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa
مزید پڑھ »
Legislator desak DKI bayar rapelan gaji PJLP pada NovemberAnggota Komisi D DPRD DKI Jakarta Hardiyanto Kenneth mendesak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berkomitmen membayar rapelan gaji Penyedia Jasa Lainnya ...
مزید پڑھ »
Bali terima penghargaan pemprov terbaik pada Paritrana Award 2023Pemerintah Provinsi Bali berhasil mendapatkan penghargaan kategori Pemerintah Provinsi Terbaik Zona Jawa Bali pada ajang Paritrana Award 2023 karena telah ...
مزید پڑھ »
Buruh Ngotot Naik 15% Tahun Depan, UMP Jakarta Bisa Jadi Rp 5,6 JutaPersatuan buruh terus mendesak pemerintah mendongkrak upah minimum provinsi (UMP) 2024 naik 15% karena berbagai alasan.
مزید پڑھ »