Anggota Komisi VI DPR RI Mufti Anam mencecar Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan ihwal sulitnya para importir bawang putih mendapatkan izin impor.
Mufti mengungkapkan, mendapat informasi bahwa banyak pelaku usaha yang kesulitan mendapatkan Surat Persetujuan Impor bawang putih. Padahal para importir sudah mengantongi Rekomendasi Impor Produk Hortikultura .
“Banyak pelaku importir bawang putih mengeluhkan bahwa mereka mengimpor padahal mereka sudah punya RIPH. Ada 163 yang sudah dikeluarkan pada bulan Februari 2023 ini sampai hari ini yang dikeluarkan cuma 35," kata Mufti. Mufti mengaku heran pada pihak Kemendag yang tidak melaksanakan aturan yang termaktub dalam Permendag. Pada aturan itu disebutkan, izin importasi bawang putih bisa diterbitkan lima hari setelah keluarnya RIPH.
“Kami ingin tanya kenapa? Padahal ada Permendag payung hukum yang mengatur itu bahwa mereka yang sudah dapat RIPH mereka bisa terbitkan maksimal lima hari setelah RIPH itu keluar,” kata Mufti.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Anggota Komisi I DPR Dave Laksono Desak Rusia dan Ukraina Segera Hentikan PerangAnggota Komisi I DPR RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono, menyarankan Rusia dan Ukraina, untuk sesegera mungkin menyudahi perang. Karena berimbas pada perekonomian global.
مزید پڑھ »
RI Ditagih Kontraktor MLFF Rp1,2 Triliun, DPR Desak Pemerintah Segera Turun TanganDPR meminta pemerintah untuk segera menyelesaikan kisruh implementasi transaksi jalan tol nontunai tanpa sentuh (nirsentuh) atau multi lane free flow (MLFF).
مزید پڑھ »
DPR Desak Pemerintah Segera Akuisisi Vale Indonesiadivestasi 51% saham Vale Indonesia akan menjadi catatan sejarah di era Jokowi karena berhasil ‘membawa pulang’ nikel tanah air
مزید پڑھ »
DPR Desak Pemerintah Segera Akuisisi Vale Indonesia (INCO)Seperti diketahui divestasi yang akan dilakukan INCO untuk memenuhi persyaratan perpanjangan IUPK adalah 11%, namun belakangan angka 11% dirasa tidak cukup.
مزید پڑھ »
Penyidik Enggan Terapkan UU TPKS, DPR Desak Terbitkan Aturan TeknisAturan teknis UU TPKS disebut akan menjadi jaminan kepastian hukum dalam pengusutan kasus-kasus kekerasan seksual yang masih marak terjadi.
مزید پڑھ »
DPR RI Desak Pemerintah China Hentikan Penghancuran Masjid: Hormati Kebebasan BeragamaDewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mendesak Pemerintah China untuk menghentikan penghancuran menara masjid di Desa Najiaying China. Ini katanya
مزید پڑھ »