JPNN.com : Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak menyebut pemerintah seharusnya tidak membiarkan aksi TikTok yang masih melakukan aksi jual beli
jpnn.com, JAKARTA - Anggota Komisi VI DPR RI Amin Ak menyebut pemerintah seharusnya tidak membiarkan TikTok masih melakukan aksi jual beli di aplikasi asal China itu selama masa transisi.
Diketahui, pemerintah telah menerbitkan Permendag Nomor 31 Tahun 2023 agar media sosial tidak bisa berjualan di aplikasi mereka. Dia mengatakan data tiga bulan terakhir memperlihatkan TikTok sebagai aplikasi media sosial secara terang-terangan bisa bertransaksi langsung dengan konsumen.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Harga Beras Melejit, DPR Kirtik Keras Zulhas yang Sering Salahkan AlamBerita Harga Beras Melejit, DPR Kirtik Keras Zulhas yang Sering Salahkan Alam terbaru hari ini 2024-03-13 18:15:39 dari sumber yang terpercaya
مزید پڑھ »
Kritik Impor Beras, Komisi VI DPR: Kita Jangan Mau Dibodohi Alasan El NinoKebijakan impor beras secara jor-joran dengan dalih untuk menghadapi El Nino tidak bisa ditelan mentah-mentah.Anggota Komisi VI DPR, Evita Nursanty
مزید پڑھ »
Anggota DPR AS Lagi Susun RUU buat Larang Operasional TikTokAnggota DPR AS sedang menyusun RUU untuk mengatur keberadaan TikTok di negaranya.
مزید پڑھ »
Dukungan Larangan Tiktok Menguat di DPR ASPersaingan teknologi dan keamanan data AS-China semakin tajam. Dua sektor ini dipandang vital untuk negara.
مزید پڑھ »
Regulasi Soal Tiktok, DPR Singgung Tegasnya AS dan Lembeknya Pemerintah IndonesiaKomisi VI DPR menyebut masa transisi atau ujicoba yang diberikan pemerintah kepada Tiktok Shop sudah tidak bisa ditoleransi lagi.
مزید پڑھ »