Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) diharapan berkoordinasi dalam menyelesaikan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan
Komisi Pemberantasan Korupsi dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan diharapan berkoordinasi dalam menyelesaikan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan Uang Kartal.Hal itu disampaikan Ketua Komisi III DPR RI, Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul dalam Rapat Kerja Komisi III DPR RI bersama KPK dan PPATK di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa .
“Untuk tambahan yang Rp98 KPK kecil Pak, Rp203 PPATK kecil Pak, tapi uang-uang ini bagaimana dikoneksikan menjadi sebuah program rasional ini yang kita butuhkan,” kata Bambang. “Kita beresin itu. Dua RUU kita yang masih gandul. Dan saya yakinkan ini akan susah berjalan, paduan antara PPATK dan KPK. Susah Pak,” kata Bambang.“Jadi kalau anggarannya yang dipakai untuk ATK cuma cuma Rp32,6 miliar, pelatihan dan perancangan pusat data analitik cuma Rp3,5 miliar, kemudian revisi atas UU nomor 31 pemberantasan korupsi cuma Rp2,1 miliar, ini tidak satu kesatuan," ungkapnya.
“Tolong diadakan tim komunikasi antara PPATK dan KPK. Saya tidak mengajari, tapi sebagai wakil rakyat saya berharap ini bisa dilakukan," ujar politikus PDIP ini.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Hukum, dari RUU perampasan aset hingga KPK hadapi praperadilanBeberapa peristiwa menarik terkait hukum dan lembaga penegak hukum terjadi di sepanjang Jumat (24/5). Dari mulai dorong pengesahan RUU Perampasan Aset hingga ...
مزید پڑھ »
RUU Kementerian Negara, RUU TNI dan RUU Polri Resmi Jadi Inisiatif DPRBerita RUU Kementerian Negara, RUU TNI dan RUU Polri Resmi Jadi Inisiatif DPR terbaru hari ini 2024-05-28 13:17:12 dari sumber yang terpercaya
مزید پڑھ »
MUI Bakal Gelar Ijtima Ulama, Dorong RUU Perampasan AsetMUI akan menggelar Ijtima Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia VIII untuk membahas berbagai masalah kebangsaan, salah satunya mengenai RUU Perampasan Aset.
مزید پڑھ »
MAKI: Agar Korupsi Tak Meningkat Terus, Sahkan RUU Perampasan AsetMasyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendorong pemerintahan sekarang untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai upaya pencegahan korupsi agar lebih maksimal.
مزید پڑھ »
MAKI dorong pemerintah sahkan RUU Perampasan AsetMasyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendorong pemerintahan sekarang untuk segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset sebagai upaya ...
مزید پڑھ »
RUU Perampasan Aset Baru Dibahas DPR Periode MendatangJika presiden punya kemauan, tidak sulit membahas RUU Perampasan Aset karena beririsan dengan persoalan ekonomi.
مزید پڑھ »