Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail meminta Pemprov DKI Jakarta mengkaji secara matang kebijakan pembatasan kendaraan pribadi.
Ilustrasi kendaraan pribadi. Ismail meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengkaji secara matang kebijakan pembatasan kendaraan pribadi sesuai Undang-undang nomor 2 Tahun 2024 tentang Provinsi Daerah Khusus Jakarta .
Menurutnya, Pemprov DKI Jakarta tak perlu terburu-buru menerapkan kebijakan tersebut. Butuh kajian komprehensif mendalam agar tidak menimbulkan masalah baru di kemudian hari."Nah, ini sesuatu yang harus dikaji lagi apakah itu memang jadi satu-satunya solusi atau ada solusi lain," ujar Ismail dikutip dari laman DPRD DKI, Senin ."Secara umum saya setuju bahwa kita ingin optimalkan penggunaan kendaraan transportasi massal.
Ia mengakui pembatasan kendaraan pribadi memiliki dampak negatif terhadap keuangan daerah. Terlebih, pajak kendaraan bermotor merupakan salah satu instrumen pajak yang menyumbang Pendapatan Asli Daerah terbesar di Jakarta.Mengutip Antara, Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Suhajar Diantoro mengatakan merujuk Undang-Undang DKJ, pemerintah daerah diberi wewenang untuk membatasi jumlah kepemilikan kendaraan bermotor perorangan.
"Di dalam UU DKJ, pemerintah sepakat dengan DPR memberi kewenangan kepada Pemerintah Daerah Khusus Jakarta, sampai dengan pengaturan jumlah kendaraan yang boleh dimiliki masyarakat," kata Suhajar.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
DPRD minta Pemprov DKI perbaiki kualitas APBD untuk rawat JakartaKetua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi meminta Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk memperbaiki kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ...
مزید پڑھ »
PJ Gubernur DKI Jakarta Harap Bank DKI Terus Bertumbuh Bersama Kota JakartaPenjabat (Pj.) Gubernur Provinsi DKI Jakarta, Heru Budi Hartono menyampaikan harapan Bank DKI dapat terus menjadi mitra dalam mendukung Program Kerja Pemerintah Provinsi DKI.
مزید پڑھ »
Kemendagri Respons Rencana DKI Nonaktifkan 92 Ribu NIK Warga JakartaKemendagri mengaku masih menunggu surat dari Pemprov DKI Jakarta sebelum menonaktifkan 92 ribu NIK warga Jakarta.
مزید پڑھ »
Pendatang ke Jakarta Diperkirakan Turun Usai Lebaran 2024, Prediksi Hanya 10.000-15.000 OrangPemprov DKI Jakarta memprediksi, jumlah pendatang ke Jakarta usai Lebaran 2024 diperkirakan turun drastis.
مزید پڑھ »
Tak Kunjung Kasih Keuntungan ke Pemprov, DPRD DKI Minta Jakpro Lepas Kepemilikan JIS hingga VelodromeAset-aset yang bisa dilepas Jakpro di antaranya seperti Jakarta International Stadium (JIS).
مزید پڑھ »
DPRD Minta Pemprov DKI Pinjam Wisma Atlet untuk Warga Eks Kampung BayamIa sudah berbicara langsung dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono terkait permintaan ini.
مزید پڑھ »