Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Situbondo, Jawa Timur, mengingatkan pemerintah daerah setempat agar mempersiapkan rencana anggaran belanja ...
Ketua Komisi I DPRD Situbondo, Jawa Timur, Hadi Prianto. ANTARA/Novi Husdinariyanto
Ketua Komisi I DPRD Situbondo Hadi Prianto di Situbondo, Kamis, menjelaskan bahwa pemerintah daerah wajib mengalokasikan anggaran belanja pegawai negeri sipil maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja di APBD 2024 meskipun belanja pegawai tidak boleh lebih dari 30 persen komposisi-nya dari APBD.
Mengenai Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, sebagaimana dituangkan dalam pasal 146 memang ada kewajiban daerah paling tinggi untuk belanja pegawai yaitu 30 persen di luar tunjangan guru.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Golden Energy Mines (GEMS) Mau Bagi Dividen Interim Rp 4,98 TKeputusan pembagian dividen telah direstui oleh Dewan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan tertanggal 21 Agustus 2023.
مزید پڑھ »
Kurangi Polusi Udara, ASN Dilarang Bawa Kendaraan Bermotor Setiap RabuDPRD DKI Jakarta menerbitkan surat edaran (SE) Sekretariat DPRD DKI Jakarta nomor 2023/KS.02.04, terkait pembatasan kendaraan bermotor di lingkungan gedung DPRD DKI.
مزید پڑھ »
Marinir TNI AL Bersama Tentara Amerika Kerja Sama Perbaiki Jalan di Situbondo, Jawa TimurPrajurit TNI AL Pasmar 2 Korps Marinir bersama dengan personel US Indopacom melaksanakan sejumlah kegiatan Engineering Civic Action Program (ENCAP) Super Garuda Shield 2023.
مزید پڑھ »
Profil Donnie Leahy, Perwakilan Indonesia Terlalu OP di Olimpiade MrBeastKeikutsertaan Donnie Leahy dalam kompetisi yang berisi beberapa aktivitas olahraga itu menarik perhatian publik. Banyak yang penasaran, seperti apa profil Donnie Leahy?
مزید پڑھ »
Pemerintah Minta Indonesia Tak Kirim Perwakilan ke Ajang Miss Universe InternasionalPemerintah melalui Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) meminta agar panita penyelenggara Miss Universe Indonesia tak mengirimkan perwakilan finalisnya ke Miss Universe Internasional.
مزید پڑھ »