Polda meminta BPKP Sulawesi Tenggara mengaudit kasus korupsi kapal mewah,. pemprov Sulawesi Tenggara namun sampai saat ini belum ada surat tugas bagi auditor.
Liputan6.com, Kendari- Pengadaan kapal mewah Pemprov Sulawesi Tenggara senilai Rp9, 8 miliar, yang ditangani Polda Sulawesi Tenggara, belum banyak memperlihatkan perkembangan. Sebelumnya, pihak Subdit Tipidkor Polda mengalihkan permintaan audit dari Inspektorat Daerah Sulawesi Tenggara ke Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan Sultra.
AKBP Honesto merupakan Kasubdit Tipidkor Polda. Sedangkan AKP Hasanuddin, merupakan Ketua Tim Penyidik kasus dugaan korupsi kapal mewah Pemprov Sultra. "Misalnya, garis besar masalah apa, potensi kemungkinan kerugian negara, nanti setelah itu baru kami buat susunan tim seperti apa," ujar Didi Rohyadi, dihubungi via telepon seluler, Kamis .
"Sebab, harus memenuhi beberapa administrasi misalnya BAP kasus, melihat kondisi kapal dan lainnya, setelah itu baru urus surat tugas kesana ," Katanya. 2 dari 3 halamanBeda Pendapat Polda dan InspektoratKantor Bea Cukai Kendari, mengungkap sejumlah kejanggalan terkait kasus dugaan korupsi kapal mewah senilai Rp9,8 miliar milik Pemprov Sulawesi Tenggara. Dari keterangan pihak Bea Cukai, kapal buatan perusahaan Azimuth asal Jerman, bermasalah saat dibeli melalui proses lelang oleh Pemprov Sulawesi Tenggara pada 2020 lalu.
Terkait fakta-fakta ini, penyidik Polda beranggapan, belum ada dugaan mark-up dari lelang pengadaan kapal. Kasubdit Tipidkor Ditkrimsus Polda Sulawesi Tenggara Kompol Honesto menegaskan, polisi masih menemukan kesesuaian pengadaan kapal bekas senilai Rp9,8 miliar yang dibeli Pemprov Sulawesi Tenggara.
Salah satu alasan kekhawatiran inspektorat menolak mengaudit, sebab kapal pengadaan ini merupakan barang bekas. Ternyata, jika jadi dilakukan, ini pertama kalinya pihak inspektorat akan mengaudit pengadaan kapal bekas.Pengadaan kapal bekas, dianggap tidak menjamin kualitas, mutu dan lama masa pakai. Kata Gusti, selama ini pengadaan kendaraan di Pemprov merupakan barang baru.
Diketahui sebelumnya, inspektorat ternyata sudah menolak berkas permintaan audit kapal pemprov Sulawesi Tenggara dari penyidik Polda, 18 September 2023. Sebelumnya, polisi sudah meminta audit ke inspektorat sejak 24 Februari 2023. Menurut Dirkrimsus Polda Sulawesi Tenggara Kombes Pol Bambang Wijanarko, inspektorat baru mengabari setelah 7 bulan lamanya terkait pembatalan audit.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Kasus Korupsi BTS, Auditor BPKP Sebut Johnny Plate Tak Rugikan NegaraBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa
مزید پڑھ »
Auditor BPKP Akui Tak Minta Klarifikasi Johnny Plate Hitung Kerugian Negara Kasus BTSMenurut Dedy, pihaknya juga tidak pernah meminta klarifikasi terhadap Johnny G Plate. Sebab, pihaknya sudah menerima alat bukti
مزید پڑھ »
Auditor BPKP Pastikan tidak Ada Penyimpangan oleh Johnny Plate Sebagai Pengguna AnggaranBerita Terkini Seputar Opini, Berita Terbaru Indonesia, Berita Hari Ini, Berita Terpopuler, Media Indonesia | Referensi Bangsa
مزید پڑھ »
Auditor BPKP: Tak Ada Penyimpangan yang Dilakukan Menteri Sebagai Pengguna AnggaranAuditor BPKP Dedy Nurmawan Susilo sebut tak temukan penyimpangan anggaran oleh Pengguna Anggaran (PA) dalam hal ini Johnny G Plate, terkait proyek BTS
مزید پڑھ »
Pameran Alat Kesehatan Terbesar di Asia Tenggara Digelar 4 Hari, Catat TanggalnyaPameran alat kesehatan terbesar se-Asia Tenggara, yaitu Hospital Expo ke-35 akan kembali diselenggarakan pada 18-21 Oktober 2023 di Jakarta Convention Center (JCC).
مزید پڑھ »
Telkomsel Luncurkan Paket Bundling Google Play Pass Data Package, Kolaborasi Pertama di Asia TenggaraTelkomsel dan Google berkolaborasi untuk menghadirkan paket data Play Pass yang menawarkan layanan berlangganan aplikasi dan game tanpa iklan di Google Play Store.
مزید پڑھ »