Lembaga pemeringkat kredit Fitch Rating telah menempatkan peringkat kredit AS dalam risiko penurunan karena pemerintah berpotensi tidak akan dapat mencapai kesepakatan untuk menaikkan plafon utang dan membayar utangnya.
Fitch pada Rabu mengatakan pihaknya “masih mengharapkan ada penyelesaian” tetapi ada peningkatan risiko plafon kredit itu tidak akan dinaikkan pada waktunya.
Sebuah pernyataan Departemen Keuangan pada Rabu larut malam mengatakan bahwa peringatan Fitch itu “menekankan perlunya tindakan cepat bipartisan oleh Kongres untuk menaikkan atau menangguhkan batas utang dan menghindarkan krisis buatan untuk ekonomi kita.”Sebuah pernyataan Gedung Putih mengatakan langkah oleh Fitch itu “memperkuat kebutuhan bagi Kongres untuk segera meloloskan kesepakatan bipartisan yang masuk akal untuk mencegah gagal bayar.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Menpan RB Dorong Kementerian dan Lembaga hingga Pemda Integrasikan Aplikasi |Republika OnlineAplikasi penting untuk aksesibilitas, interoperabilitas, dan manajemen secara andal
مزید پڑھ »
Pengawasan Kearsipan Lembaga Administrasi Negara Dapat Predikat Sangat MemuaskanLembaga Administrasi Negara (LAN) kembali menorehkan prestasi, kali ini melalui hasil pengawasan kearsipan
مزید پڑھ »
Wapres Ma'ruf Amin Ancam Reshuffle Menteri yang Sibuk Kampanye, Siapa Saja?Wapres peringatkan para menteri agar tidak fokus kampanye, karena terancam di-reshuffle. Lantas, siapa saja dari mereka yang direncanakan ikut Pilpres dan Pemilu 2024?
مزید پڑھ »
Ragam Program Disiapkan, Ini Tarif & Promo Bimbel di Solo Jelang Tes Masuk PTNSejumlah lembaga bimbingan belajar menyiapkan program untuk menyambut anak didik baru yang mau persiapan tes perguruan tinggi.
مزید پڑھ »
Siap-Siap! Gaji ke-13 PNS, TNI-Polri, dan Pensiunan Cair Pertengahan JuniKabar baik! Gaji ke-13 akan dicairkan untuk kementerian dan lembaga yang lebih dulu menyerahkan laporan pertanggungjawaban.
مزید پڑھ »
Pemilu 2024: Aturan keterwakilan perempuan tak kunjung direvisi, ‘KPU lebih tunduk pada partai politik dibanding aspirasi publik’ - BBC News IndonesiaKeberpihakan Komisi Pemilihan Umum (KPU) dipertanyakan karena lembaga ini belum menepati janjinya untuk merevisi peraturan soal keterwakilan perempuan dalam Pemilu 2024.
مزید پڑھ »