Dalam beberapa tahun terakhir, isu tentang "food estate" atau lumbung pangan mengemuka dengan beragam pro dan kontra di kalangan masyarakat. Di ...
Petani sedang memanen jagung di lahan Food Estate Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Rabu . ANTARA/HO-Kementan.
"Food estate" sama sekali bukan proyek instan, melainkan proyek yang membutuhkan proses lama dan panjang. Sebuah kebijakan yang memerlukan proses, teknologi, dan riset agar produktif dan tercapai tujuan. Kebijakan ini memang tidak bisa diimplementasikan secara serampangan, tetapi harus berdasarkan riset, studi, dan kajian yang sangat matang.
Urgensi "food estate" menjadi semakin tinggi manakala dunia menghadapi krisis pangan akibat perubahan iklim dan pandemi COVID-19. Faktanya memang isu yang terus aktif digaungkan saat ini "food estate" bertumpu pada persoalan pangan. "Food estate" ada sebagai upaya menjadikan lumbung pangan nasional agar pasokan makanan dalam negeri tidak mengalami kekurangan.
Konsep lumbung pangan ini sejatinya sudah diterapkan sejak era Pemerintahan Presiden Soeharto yang menginisiasi Proyek Lahan Gambut sejuta hektare sawah di Kalimantan Tengah. Berlanjut pada era Pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang mengupayakan agar program lumbung pangan diterapkan untuk mewujudkan ketahanan pangan rakyat melalui program "Merauke Integrated Energi Estate" pada 2010.
Dua proyek lumbung pangan di Bulungan dan Ketapang ini pun pada akhirnya dianggap tidak berhasil, akibat ketidaksesuaian kondisi sosial budaya dan belum tersedianya infrastruktur pendukung.