Firli mengingatkan, setiap gaji yang diterima seorang aparatur sipil negara adalah hasil keringat rakyat
KETUA Umum Gerakan Rakyat Tolak Aktor Koruptor , Dimas Tri Nugroho mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi mengusut dugaan tindak pidana korupsi pemotongan upah Tunjangan Kinerja periode 2020-2022 di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral .
Akibatnya, dari jumlah tunjangan kinerja yang seharusnya dibayarkan sebesar Rp 1,39 miliar, dibayarkan sebesar Rp 29,003 miliar atau terjadi selisih sebesar Rp 27,6 miliar. Firli mengatakan, KPK telah menerima pengembalian sebesar Rp 5,7 miliar dan logam mulia 45 gram sebagai salah satu upaya optimalisasi pengembalian aset hasil korupsi yang dinikmati pelaku dalam perkara ini.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Firli Bahuri tegaskan KPK bebas dari pengaruh politik'KPK itu adalah lembaga negara yang dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya tidak terpengaruh dengan kekuasaan apa pun,' kata Ketua KPK Firli Bahuri.
مزید پڑھ »
Ketua KPK Firli Bahuri: Tidak Ada Unsur Politis dalam Penyelidikan Kasus KementanFirli Bahuri pastikan penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian jauh dari unsur politis.
مزید پڑھ »
Ketua KPK Firli Bahuri: Tidak Ada Unsur Politis dalam Penyelidikan Kasus KementanKetua KPK Firli Bahuri memastikan penyelidikan kasus dugaan tindak pidana korupsi di Kementerian Pertanian jauh dari unsur politis
مزید پڑھ »
Firli Bahuri: KPK Sedang Selidiki Kasus Korupsi Izin Tambang di Kementerian ESDMMenurut Firli, pihaknya akan membuka perkembangan kasus korupsi izin tambang dalam waktu dekat. Dia memastikan jajaran penindakan masih bekerja mengusut perkara tersebut.
مزید پڑھ »
Firli Bahuri Tegaskan KPK Bebas dari Intervensi dan Pengaruh PolitikSudah berulanngkali tudingan miring dialamatkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menjalankan tugas dan kewenangannya. Hal ini tak lepas dari sejumlah kasus dugaan korupsi, gratifikasi maupun tindak pidana pencucian uang yang menyeret sejumlah pejabat publik bahkan tokoh politik.
مزید پڑھ »