Hakim Konstitusi Arief Hidayat mempertanyakan apakah ada tugas yang 'aneh-aneh' diberikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK), Muhadjir Effendy.
News -Foto: Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy saat menghadiri sidang lanjutan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum 2024 di gedung Mahkamah Konstitusi , Jakarta, Jumat . Hakim Konstitusi Arief Hidayat mempertanyakan apakah ada tugas yang 'aneh-aneh' diberikan oleh Presiden Joko Widodo kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan , Muhadjir Effendy.
"Apa sih yang dimaksud penugasan presiden? apakah penugasan-penugasan tertentu karena presiden juga cawe-cawe itu?" tanya hakim yang juga akademisi Universitas Diponegoro itu."Karena saat saya baca agenda pembangunan nasional itu sudah termasuk presiden itu menugaskan apa yang ada di situ, tapi kok ada frasa khusus penugasan presiden?"
"Kalau kami boleh ambil contoh misalnya sekarang ini, untuk operasi penanganan mudik. Penanganan mudik itu tidak bisa didefinisikan urusannya siapa," jawab Muhadjir.Arief pun kemudian memberikan pertanyaan terkait apakah pernah presiden Jokowi memberikan tugas yang di luar kewenangan Kemenko PMK. Ia menggambarkan kata di luar kewenangan dengan istilah 'aneh-aneh'.
Hakim Konstitusi Menteri Koordinator Pembangunan Manusia Dan Kebudayaan Presiden Joko Widodo Tugas Sidang Perselisihan Hasil Pemilu
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Diminta Hadirkan Mensos dan Menkeu, Hakim MK Hati-Hati agar tidak Dianggap BerpihakBisa saja hakim konstitusi memanggil menteri-menteri tersebut jika diperlukan untuk kepentingan pendalaman hakim
مزید پڑھ »
Eks Hakim Konstitusi soal MK Panggil 4 Menteri: Karena Sudah Ada Indikasi atau Bukti PermulaanSaya kira keputusan majelis ini untuk memanggil 4 menteri sangat serius sebenarnya
مزید پڑھ »
Hadirkan 4 Menteri ke Sidang Sengketa Pilpres, Ketua MK Ingatkan yang Boleh Bertanya Hanya Hakim KonstitusiMK akan menghadirkan empat menteri Kabinet Indonesia Maju dan DKPP ke dalam persidangan sengketa Pilpres.
مزید پڑھ »
Anwar Usman Kembali Dinyatakan MKMK Melanggar Kode Etik HakimAnwar Usman kembali dinyatakan terbukti melanggar kode etik hakim konstitusi oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
مزید پڑھ »
Duduk Perkara Anwar Usman Kembali Divonis Melanggar Etik oleh MKMKHakim Konstitusi Anwar Usman dinyatakan melanggar kode etik berdasar putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK).
مزید پڑھ »
MKMK Putuskan Saldi Isra Tak Terbukti Terafiliasi dengan PDIPMajelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) menyatakan Hakim Konstitusi Saldi Isra tidak terbukti terafiliasi dengan PDIP.
مزید پڑھ »