Mantan Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Denny Indrayana bikin geger seantero nusantara. Pernyataan Denny yang mengaku dapat informasi terpercaya bahwa Mahkamah Konstitusi akan memutuskan sistem pemilu 2024 menggunakan proporsional tertutup, membetot perhatian publik.
Padahal diketahui, MK sendiri sampai saat ini belum menggelar sidang gugatan terhadap sistem proporsional terbuka pada Undang-Undang Pemilu. Usai sidang terakhir pada 25 Mei 2023, MK menyatakan akan memberikan putusan dalam jangka waktu sepekan setelahnya.
"Siapa sumbernya? Orang yang sangat saya percaya kredibilitasnya, yang pasti bukan hakim konstitusi," ujar Denny Indrayana. Setelah itu, majelis hakim akan membahas dan mengambil keputusan atas perkara tersebut. Fajar menambahkan hingga saat ini perkara itu pun belum memasuki tahap pembahasan.Analis politik Pangi Syarwi Chaniago menilai pernyataan Denny Indrayana sebagai bentuk testing the water atau cek ombak di tengah publik. Tujuannya, untuk membentuk opini publik terhadap MK.
Jika hanya berhadapan dengan Partai Demokrat dan Susilo Bambang Yudhoyono, menurutnya, MK bisa saja berani ambil keputusan sistem pemilu menggunakan proporsional tertutup. Tapi kalau penentangan terlalu besar dari partai politik lain, terutama partai kecil, MK akan berpikir ulang untuk memutus sistem pemilu 2024 menggunakan proporsional tertutup.
"Sehingga bocornya putusan MK dari sekarang sebelum diputuskan untuk mendapatkan dukungan dari publik bahwa MK itu akan memutuskan sebuah keputusan yang jelas-jelas bertabrakan ataupun bertentangan dengan aspirasi dan naluri publik secara umum," ujar Adi kepada Liputan6.com. Jelang Pemilu 2024, suasana kian memanas. Hal ini dipicu oleh wacananya akan diterapkan sistem proporsional tertutup atau hanya mencoblos partai politik akibat ada yang menggugatnya di Mahkamah Konstitusi .
Menurut Denny, yang terjadi saat ini di Tanah Air, jika sebuah isu atau peristiwa viral di media sosial, maka akan mendapat perhatian pihak terkait. Namun sebaliknya, jika tidak menjadi perhatian publik, isu atau peristiwa itu akan menguap begitu saja. Saat ini diketahui, partai politik sudah menyampaikan daftar calon sementara anggota legislatif ke Komisi Pemilihan Umum . Maka jika di tengah jalan sistem pemilu diubah, kata Denny, tentu akan mengganggu partai-partai politik karena harus menyusun ulang. Tidak tertutup kemungkinan para calon anggota legislatif mundur karena mereka tidak ada di nomor jadi.
"Putusan MK itu menjadi rahasia ketat sebelum dibacakan, tapi harus terbuka luas setelah diputuskan dengan pengetokan palu vonis di sidang resmi dan terbuka. Saya yang mantan Ketua MK saja tak berani meminta isyarat, apalagi bertanya tentang vonis MK yang belum dibacakan sebagai vonis resmi. MK harus selidiki sumber informasinya," ujar Mahfud.
"Kalau dikatakan ada info A1, info A1 biasanya kalau ilmu intelijen biasanya yang paling terpercaya, kalau info A1 tuh dari siapa dan sebagainya," jelas Mahfud. "Tentunya kita mendengarkan terkait dengan situasi yang beredar di pemberitaan, dan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Menkopolhukam supaya tidak terjadi polemik yang berkepanjangan, tentunya kalau memang dari situasi yang ada ini kemudian memungkinkan, sesuai dengan arahan Beliau, untuk melakukan langkah-langkah penyelidikan," ujar Jenderal listyo Sigit kepada wartawan, Senin, 29 Mei 2023.
"KPU memonitor apa yang terjadi perkembangan di media massa, tetapi apakah sudah putus atau belum, KPU pegangannya nanti saat MK membacakan karena yang saat ini itu wallahualam," ujar Hasyim kepada Liputan6.com, Senin, 29 Mei 2023. "Kami sangat menyesalkan pernyataan Bapak Denny Indrayana yang tanpa menyebut sumber yang jelas, kemudian telah menciptakan suatu spekulasi politik tertentu yang sama sekali itu tidak pernah dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo," kata Hasto, Senin, 29 Mei 2023."Sebaiknya Beliau mempertanggungjawabkan siapa sumber yang disebutkan yang telah menciptakan suatu spekulasi politik yang tidak perlu. Lebih baik mari kita menunggu keputusan dari MK," kata Hasto.
"MK harus menginvestigasi kebocoran ini. Marwah dan integritas MK harus dijaga karena posisi MK krusial dlm menyelesaikan sengketa Pilpres. Kalau ada kesan MK bisa diintervensi dan putusannya bocor, nanti rakyat enggak percaya lagi dengan MK. Sengketa Pilpres bisa-bisa diselesaikan di jalanan nantinya," tegas Gus Imin.
Adi menjelaskan dengan menerapkan sistem tertutup atau coblos gambar partai, pilihan rakyat akan berbeda dengan suara partai. Karena yang jadi itu bukan mereka yang mendapatkan suara mayoritas, tapi mereka yang ditunjuk oleh partai. "Yang ketiga ini seperti membeli kucing dalam karung. Bahwa yang terpilih itu bukan pilihan rakyat," katanya.
"Dengan sistem pemilu tertutup bisa langsung tutup buku karena enggak lolos ambang batas parlemen 4 persen, karena mereka partai baru, mesin partainya belum merata mencari kekuatan lewat figur tadi," ujar Pangi. Kamhar menyebut proporsional terbuka adalah sistem pemilu terbaik dan pihaknya akan terus mendorong sistem terbuka. Sistem proporsional terbuka memberi kesempatan dan peluang yang sama kepada seluruh caleg untuk dipilih dan yang menjadi penentu utamanya adalah rakyat.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Kontestasi Kursi Legislatif Pemilu 2024 di Bali (5):Ariadi Klaim Dipinang PDIPSOSOK Perbekel Paksebali, I Putu Ariadi, saat ini menjadi satu-satunya perbekel di Klungkung yang maju sebagai bacaleg. Dia didaftarkan PDI Perjuangan sebagai caleg di Dapil Kecamatan Dawan.
مزید پڑھ »
Ganjar Klaim Akan Ada Parpol Lagi yang Dukung Dirinya Jadi Bakal Capres di Pilpres 2024Ganjar Klaim akan ada parpol lagi yang dukung dirinya jadi bakal capres di Pilpres 2024.
مزید پڑھ »
PUPR Targetkan Akhir 2024 Proyek Jalan Tol TuntasHingga 2014, jalan tol sepanjang 790 km sudah terbangun yang akan dilanjutkan pada 2015-2019 untuk 1.298 km.
مزید پڑھ »
Erick Thohir Dinilai Figur Cawapres yang Paling Ideal di Pilpres 2024Sosok Menteri BUMN Erick Thohir dinilai paling ideal untuk diusung sebagai calon wakil presiden cawapres pada Pilpres 2024.
مزید پڑھ »
Dugaan Aliran Dana Narkoba ke Parpol di Pemilu 2024, KPU Pastikan akan Lakukan PengecekanKomisi Pemilihan Umum (KPU) memastikan bakal melakukan pengecekan terkait adanya dugaan aliran dana narkoba ke partai politik (parpol) di Pemilu 2024.
مزید پڑھ »
Menguji Tuah Duet Airlangga-Zulhas di Pasar Bursa Pilpres 2024Muncul wacana duet Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) sebagai pasangan calon presiden dan wakil presiden 2024. Sindonews news .
مزید پڑھ »