Menko Mahfud Md menyinggung soal netralitas TNI-Polri saat memberikan arahan dalam Rakor Persiapan Operasi Mantap Brata dalam rangka Pengamanan Pemilu 2024. Hal ini salah satunya menyusul banyaknya purnawirawan TNI-Polri yang terjun ke panggung politik praktis.
Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud Md kembali mengingatkan aparat TNI-Polri untuk menjaga netralitas pada penyelenggaraan Pemilihan Umum 2024. Isu netralitas kembali disinggung mengingat banyaknya purnawirawan TNI dan Polri yang terjun ke politik praktis.
"Karena posisi TNI-Polri adalah untuk kepentingan bangsa dan negara, bukan untuk kepentingan Parpol, bukan untuk kepentingan pokok. Selain itu, keterlibatan TNI-Polri di dalam Pemilu akan membuat kualitas demokrasi menjadi terganggu, kalau ada keterlibatan dan tidak netral dapat menimbulkan masalah yang ujungnya dapat mempengruhi legitimasi masyarakat terhadap hasil Pemilu," ujarnya.
"Dalam artian tidak terjebak pada kepentingan elektoral kelompok politik tertentu. TNI dan Polri harus bersandar pada kepentingan politik negara, yakni menjaga demokrasi dan khususnya kesetaraan kompetisi politik menjelang Pemilu 2024. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945," ujarnya saat dihubungi Liputan6.com, Jumat .
Netralitas anggota Polri juga diatur dalam Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri. Pada Pasal 6 huruf h Perkap 14/2011 berbunyi, "Setiap anggota Polri wajib bersikap netral dalam kehidupan berpolitik". Kemudian pada Pasal 12 huruf e berbunyi, "Setiap anggota Polri dilarang melibatkan diri pada kegiatan politik praktis."
"Jadi hadirnya itu keberadaan polisi dalam rangka pengamanan dan tentu disertai surat perintah tugas," katanya menegaskan. Jenderal bintang satu ini menambahkan, setiap anggota Polri juga dilarang memberikan fasilitas dinas maupun pribadi untuk kepentingan politik."Jadi saking netralnya itu, minjemin mobil atau motor pribadi itu enggak boleh."
"Sanksinya diatur dalam kode etik, nanti kita lihat bisa dipindahtugaskan. Sanksinya mempertimbangkan pelanggaran yang dilakukan dan pertanggungjawaban terhadap dampak perbuatan yang dilakukan," kata mantan Kabag Penum Divisi Humas Polri ini. "Bagi anggota Polri ketika menjadi purnawirawan dia punya seragam atau atribut sendiri, Keluarga Besar Purnawirawan Polri. Jadi walaupun itu mirip tapi itu berbeda," katanya.
"Yang pastinya kita mengimbau kepada semua pihak, bukan hanya dari senior-senior yang sudah purna, tetapi semua pihak untuk kita bisa berperan aktif dalam menjaga netralitas, dalam menjaga kondusifitas, dalam menjaga kegiatan rangkaian tahapan Pemilu bisa berjalan maksimal, bisa berjalan dengan tertib dan lancar, sesuai harapan kita semua. Insyaallah kita dengan bersama pasti bisa," ucap Sandi menandaskan.
"Yang ditindak pelanggaran lalu lintasnya. Jadi kita harus melihat mana yang merupakan ranah Bawaslu , mana yang merupakan ranah Polri," ucap Ramadhan. "Kami juga menerima laporan, menerima pengaduan termasuk bila ada anggota Polri yang terlibat politik praktis. Jadi silakan masyarakat melaporkan kepada kami," katanya menandaskan.3 dari 5 halamanMahfud Md Singgung Netralitas TNI-Polri Jelang Pemilu 2024Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud Md mengingatkan Polri tetap solid jelang Pemilu 2024. Dia mewanti, jangan sampai terjadi lagi kerenggangan hanya karena berbeda satuan.
Mahfud menekankan, jajaran Polri sejati adalah mereka yang mengabdi tanpa henti kepada masyarakat, bangsa, dan negara untuk kemajuan Indonesia. Mahfud menegaskan, netralitas TNI-Polri sangat penting dalam pelaksanaan pemilu. Aparat harus menanamkan sikap tersebut dari sejak pendidikan dan harus berkelanjutan hingga pelaksanaan tugas.
4 dari 5 halamanPanglima TNI Ingatkan Prajurit dan PNS Jaga NetralitasDalam kesempatan yang berbeda, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengingatkan agar para prajurit berpegang pada pedoman untuk bersikap netral dalam penyelenggaraan Pemilu 2024. Aturan netralitas TNI itu akan dituangkan secara detail dalam Keputusan Panglima .
"Tidak boleh ada atribut TNI yang dipakai kampanye, misalnya kendaraaan berpelat dinas, tidak boleh itu," katanya. "Prajurit dan PNS TNI mulai sekarang tidak berfoto selfie dengan menggunakan simbol jari, karena bisa diputarbalikkan sebagai bentuk dukungan ke pasangan calon," kata Yudo. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut ini pun mengimbau para PNS maupun prajurit TNI untuk berhati-hati menjelang pesta demokrasi atau Pemilu 2024.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Mahfud MD Sindir Banyak Purnawirawan TNI-Polri Terjun ke Politik, Kadiv Humas: itu Hak Masing-masingSandi mengatakan para purnawirawan Polri mempunyai kewenangan dalam menentukan pilihannya untuk bergabung kepada partai atau kelompok tertentu.
مزید پڑھ »
[HOAKS] Menko Polhukam Mahfud MD Mundur dari Kabinet Indonesia MajuKonten di media sosial memuat hoaks soal Menko Polhukam Mahfud MD mundur dari Kabinet Indonesia Maju.
مزید پڑھ »
Ganjar Tahu Khofifah dan Mahfud MD Berpotensi Dampingi DirinyaGubernur Jawa Timur Khofifah indar Parawansa dan Menko Polhukam Mahfud MD berpotensi dampingi Ganjar Pranowo
مزید پڑھ »
Karumkit Polri Sebut Anak Perwira TNI AU Terbakar Dalam Keadaan HidupPolisi masih mendalami penyebab kematian CHR (16), anak perwira menengah (pamen) TNI AU yang ditemukan tewas terbakar di kawasan Lanud Halim Perdanakusuma.
مزید پڑھ »
Disindir Mahfud MD soal Pensiunan Terjun ke Politik Dukung Capres, Ini Kata PolriMenteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam), Mahfud MD buka suara terkait banyaknya purnawirawan TNI/Polri yang terjun ke dunia politik.
مزید پڑھ »