Mereka berpendapat putusan MA sama seperti putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka jalan bagi Gibran jadi cawapres
Ilustrasi Kepala Daerah - Indonesia Corruption Watch dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan meminta Komisi Pemilihan Umum RI tak mematuhi putusan Mahkamah Agung Nomor 23 P/HUM/2024. Sebab, MA memerintahkan RI mencabut Pasal 4 Ayat huruf d PKPU Nomor 9 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Mereka menganggap putusan MA melanjutkan preseden buruk dari Pemilu 2024, yakni mengotak-atik aturan terkait kandidasi yang terlalu berdekatan dengan periode pendaftaran bakal calon peserta pemilu. "Putusan ini juga sama-sama memberikan karpet merah untuk semakin meluasnya tentakel dinasti Presiden Jokowi melalui kandidasi Kaesang Pangarep selaku kepala daerah di akhir masa jabatannya sebagai kepala negara," tegas mereka.Menurut mereka, ketentuan syarat usia minimum merupakan bagian dari persyaratan administratif yang harus dipenuhi pada masa pendaftaran sebelum pemilihan berlangsung.
Mereka menilai, hal tersebut berdampak pada pertimbangan hukum yang sangat tidak memadai karena ketiadaan deliberasi yang matang antarpara hakim.
Indonesia Corruption Watch (ICW) Pusat Studi Hukum Dan Kebijakan (PSHK) Mahkamah Agung Pilkada Mata Lokal Memilih
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
KSP diskusikan persiapan pembentukan Pansel KPK dengan ICW dan PSHKKantor Staf Presiden menerima perwakilan Indonesia Corruption Watch (ICW) dan Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PSHK) di Gedung Bina Graha, Jakarta, ...
مزید پڑھ »
Elite PDIP Minta Money Politics Dilegalkan, ICW: Itu Menyesatkan!ICW minta MKD DPR menegur politikus PDIP Hugua karena usulan money politics yang memantik kegaduhan.
مزید پڑھ »
Anggota DPR PDIP Usul KPU Legalkan Money PoliticsLegislator PDIP Minta KPU Legalkan Politik Uang di Pilkada 2024
مزید پڑھ »
DKPP Bakal Panggil Sekjen KPU di Sidang Kasus Dugaan Asusila Ketua KPUSekjen KPU Bernad Dermawan dan para staf akan dipanggil dalam sidang lanjutan dugaan asusila Ketua KPU Hasyim Asy'ari merayu anggota PPLN.
مزید پڑھ »
Ketua KPU RI lantik 50 anggota KPU Provinsi Maluku UtaraKomisi Pemilihan Umum (KPU) RI melantik 50 anggota KPU dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Maluku Utara periode 2024—2029. Pelantikan dipimpin oleh ...
مزید پڑھ »
Dugaan Pemungutan Uang PPK, KPU Sumut Periksa Komisioner KPU Langkat dan Deli SerdangAnggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Langkat dan Deli Serdang dimintai keterangan oleh KPU Sumatera Utara. Pemeriksaan ini berkaitan
مزید پڑھ »