Kepemimpinan wapres dalam sebuah lembaga lokal di sebuah negara membawa ketidakadilan baru dalam tata kelola negara.
Ihwal ini juga seolah berbau politik, menyambung ke pemegang kendali pemerintahan RI pasca-Joko Widodo kelak.
Jakarta tidak dapat bergerak sendiri dalam mengelola berbagai persoalan publiknya dengan kian luasnya wilayah konurbasi yang melingkupi Kota Jakarta.sebagai dasar argumen perlunya koordinasi vertikal dan horizontal masif dan kuat dengan pola monoaspek. Adapun koordinasi horizontal yang masif ditandai kemampuan pengelola Jakarta, secara mudah pula, didasari payung hukum yang kuat, untuk menggerakkan daerah otonom di sekitar wilayahnya yang berpotensi mendukung pengelolaan berbagai persoalan internal kota.
Akibat terpisah dalam bab tersendiri, seakan menjadi pemerintahan tersendiri yang seolah menjadi bayangan DKJ. Celakanya, DKAJ yang diatur dalam draf itu dipimpin oleh wapres, yang sebetulnya ada berbagai alternatif lain. Dampaknya, koordinasi yang ada hanya bersifat artifisial dan tak serius, sekadar komitmen yang belum tentu terwujud. Lembaga koordinasi multiaspek yang efektif dan bertipikal implementatif dikhawatirkan bisa mengarah ke merger berbagai daerah yang melakukan koordinasi itu sehingga sering sejak awal dihindari.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Bakal Ada Dewan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur Usai Ibu Kota PindahMendagri Tito Karnavian mengungkapkan akan ada Dewan Kawasan Aglomerasi yang dipimpin wakil presiden (wapres) usai Jakarta tak lagi menjadi ibu kota.
مزید پڑھ »
Wacana Kawasan Jabodetabekjur, Tugas Baru untuk Wapres Melalui Dewan AglomerasiWacana perluasan kawasan aglomerasi menjadi Jabodetabekjur usai Jakarta tidak lagi menjadi Ibu Kota dinilai mempermudah mengatasi beragam masalah.
مزید پڑھ »
Baleg DPR dan Pemerintah Sepakati Wilayah Aglomerasi Jabodetabekjur di RUU DKJPemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyepakati cakupan wilayah Aglomerasi sebagaimana tertuang dalam Daftar
مزید پڑھ »
Tito Ungkap Alasan Cianjur Masuk Wilayah Aglomerasi JabodetabekjurMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian buka-bukaan alasan Cianjur masuk wilayah aglomerasi.
مزید پڑھ »
Tito: Dewan aglomerasi Jakarta dibentuk untuk urus macet hingga banjirMenteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengatakan dewan kawasan aglomerasi Jakarta dan sekitarnya dibentuk untuk mempermudah pemerintah mengatasi ...
مزید پڑھ »
Alasan Kenapa Dewan Kawasan Aglomerasi Ditunjuk Presiden, Baleg: Enggak Ada Kaitannya dengan GibranKetua Badan Legislasi DPR Supratman Andi Agtas membantah penilaian kebijakan penunjukan dewan kawasan aglomerasi yang diberikan ke presiden kepentingan politik.
مزید پڑھ »