Demi menjaga independensi, KPK tidak menjadi anggota dari satgas mafia pajak RP349 triliun.
SATUAN Tugas Mafia Pajak Rp349 Triliun menjelaskan alasan tidak ada Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai anggotanya. Padahal, Lembaga Antirasuah sudah ditawari bergabung.
Yunus mengatakan salah satu buktinya, satgas akan mengunjungi KPK pekan depan. Kehadiran itu guna menindaklanjuti laporan hasil audit yang telah diserahkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan ."Kami juga bisa mengundang KPK, tidak ada masalah. Kita berkunjung, mengundang, dan berkoordinasi dengan KPK juga," ujar dia.
Menurut Susno, teknik satgas untuk berkolaborasi dengan KPK sudah tepat. Mereka bekerja sama dengan cara mengundang dan berkoordinasi.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Ini Prioritas Utama Satgas Mafia Pajak Rp349 TriliunSatgas mafia pajak 349 Triliun menyusun prioritas kasus yang diselidiki. Ini kasus yang diprioritaskan.
مزید پڑھ »
Mahfud MD: Satgas TPPU Siap Bekerja Telusuri Transaksi Janggal Rp349 Triliun di Kementerian KeuanganMenkopolhukam Mahfud MD mengatakan Satgas TPPU siap bekerja menelusuri transaksi janggal senilai Rp349 triliun di Kementerian Keuangan.
مزید پڑھ »
Satgas TPPU Mulai Rapat Transaksi Janggal Rp349 T, Anggota DPR: Jangan Ramai di Pemberitaan SajaSatuan Tugas TPPU bentukan Menko Polhukam Mahfud MD, mulai rapat bahas transaksi jangal Rp249 T
مزید پڑھ »
Rapat Perdana Satgas TPPU Aliran Dana Janggal Rp349 Triliun - tvOneSatgas TPPU untuk mengusut dugaan transaksi mencurigakan sebesar 349 triliun rupiah di Kementerian Keuangan telah resmi dibentuk. Simak video selengkapnya hanya di HardNews_Korupsi FlashOne CariBeritaditvOne TPPU MahfudMD Kemenkeu RapatPerdana
مزید پڑھ »
Viral Karyawati Harus Tidur Bareng Bos demi Perpanjang Kontrak, Ini Respons KemenkumhamDirektur Jenderal Hak Asasi Manusia (HAM) Kemenkumham Dhahana Putra menanggapi viralnya pekerja kontrak perempuan di Cikarang, Bekasi, Jawa Barat harus staycation alias tidur bareng atasan demi perpanjangan kontrak. Menurut Dhanana, jika hal tersebut benar, maka itu merupakan pelanggaran pidana dan HAM.
مزید پڑھ »
KPK Sebut Klarifikasi LHKPN Eks Kepala BPN-Kepala Pajak Jaktim Naik LidikSaat ini, sudah ada lima orang yang statusnya naik lidik usai LHKPN mereka diklarifikasi KPK.
مزید پڑھ »