KPK menyebut terungkapnya kasus dugaan suap dalam penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung (Unila) membuka tabir masih banyaknya perguruan tinggi negeri yang menyalahgunakan wewenang demi meraih keuntungan pribadi.
Liputan6.com, Jakarta Komisi Pemberantasan Korupsi menyebut terungkapnya kasus dugaan suap dalam penerimaan mahasiswa baru di Universitas Lampung membuka tabir masih banyaknya perguruan tinggi negeri yang menyalahgunakan wewenang demi meraih keuntungan pribadi.
Pahala mengungkap, pada September-Desember 2022, KPK melakukan kajian dengan mengambil tujuh sampel PTN dari Kemendikbud Ristek dan enam PTN dari Kemenag. Lebih lanjut, dilakukan pula pendalaman dengan 6 sampel PTN pada bulan Maret 2023. Ketiga, praktik penentuan kelulusan sentralistik oleh seorang rektor cenderung tidak akuntabel. Keempat, besarnya Sumbangan Pengembangan Institusi sebagai penentu kelulusan.
Oleh karena itu, sebagai upaya pencegahan potensi korupsi menjelang masa PMB tahun 2023, KPK memberikan beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat membantu pengelolaan PMB yang bersih dan bebas korupsi.Kedua, menyatakan bahwa besaran SPI tidak menjadi penentu kelulusan. Besaran SPI diterapkan berbasis kemampuan sosial ekonomi keluarga mahasiswa seperti penerapan UKT.
Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nizam menyampaikan apresiasinya terhadap kajian yang dilakukan KPK. Dia menyampaikan fungsi perguruan tinggi adalah memberi akses secara inklusif bagi anak bangsa, tidak memandang latar belakang ekonomi, sosial, dan budaya.
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
7 Masalah Korupsi Penerimaan Mahasiswa Baru, KPK: Kuasa Rektor Masih Dominan7 masalah ini ditemukan KPK dalam kajian penerimaan mahasiswa baru di perguruan tinggi negeri di bawah Kemendikbud-Ristek dan Kementerian Agama.
مزید پڑھ »
KPK Usut Dugaan Penerimaan Ferrarri hingga McLaren oleh Hasbi HasanKPK mengusut dugaan penerimaan sejumlah mobil sport oleh Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan dari Dadan Tri Yudianto
مزید پڑھ »
Nurul Ghufron Gugat UU KPK ke MK, Jubir KPK: Itu Urusan Pribadi Bukan LembagaWakil Ketua KPK Nurul Ghufron menggugat UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK).
مزید پڑھ »
Wagub Lampung dan Walkot Pangkalpinang Penuhi KPK, Klarifikasi Laporan Harta | merdeka.comSetibanya di Gedung KPK, keduanya langsung menemui tim LHKPN Kedeputian Pencegahan dan Monitoring KPK.
مزید پڑھ »
Eks Pegawai: Pimpinan KPK tak Ada Prestasi, Masa Minta Diperpanjang? |Republika OnlineEks pegawai KPK, IM57+ mengkritik pengajuan perpanjangan masa jabatan pimpinan KPK.
مزید پڑھ »
KPK Tanggapi Nurul Ghufron Uji Materi soal Masa Jabatan Pimpinan: Itu Sikap PribadiKPK memberi tanggapan perihal permintaan penambahan masa jabatan pimpinan KPK yang diajukan oleh Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron.
مزید پڑھ »