BPH Migas menjelaskan siapa yang berhak isi BBM Pertalite, dan masuk ke dalam Revisi Perpres 191/2014
Foto: Penjelasan BPH Migas Soal Pembatasan Beli Pertalite di Daerah Badan Pengatur Hilir Minyak Dan Gas Bumi berharap agar penyaluran Bahan Bakar Minyak bersubsidi jenis Pertalite dapat dilakukan secara tertutup. Hal ini dilakukan agar pemberian BBM bersubsidi ke masyarakat tersebut dapat lebih tepat sasaran.
Anggota Komite BPH Migas, Saleh Abdurrahman mengatakan pihaknya masih menanti revisi Perpres 191 Tahun 2014 yang akan mengatur pembatasan BBM bersubsidi Pertalite. Mengingat, pembatasan pembelian BBM jenis Solar subsidi sudah dilakukan terlebih dulu. "Di Perpres 191 kan Solar diatur yang berhak ini nelayan, petani, UMKM, transportasi yang baru akan kita atur melalui apa. Di draft yang baru ini juga Pertalite konsumen yang berhak kita usulkan diatur di situ sehingga yang berhak siapa," ujarnya dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia, Senin .
پاکستان تازہ ترین خبریں, پاکستان عنوانات
Similar News:آپ اس سے ملتی جلتی خبریں بھی پڑھ سکتے ہیں جو ہم نے دوسرے خبروں کے ذرائع سے جمع کی ہیں۔
Pemerintah Tak Kunjung Rampungkan Peraturan Beli Pertalite, Ini Kendala dan Mobil yang Akan Dilarang - Tribunnews.comMenteri ESDM Arifin Tasrif mengungkapkan, revisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak khususnya Pertalite, sedang diproses. (ld)
مزید پڑھ »
Buat Alexander-Arnold, Persaingan Gelar Sudah Jelas ArahnyaTrent Alexander-Arnold melihat persaingan gelar Premier League sudah kuat mengarah ke satu tim. Bek Liverpool itu tak melihat kemungkinan lain.
مزید پڑھ »
KH Anwar Zahid Sayangkan Banyak Konten Kreator Eksploitasi Bocah PertaliteKH Anwar Zahid mengungkapkan setelah Bocah Pertalite viral banyak oknum YouTuber yang hanya ingin mengeksploitasi remaja itu untuk mendulang viewers.
مزید پڑھ »
Saluran Rusak Terdampak Bangunan Pabrik, Penindakan dari BBWS Tak JelasHingga saat ini BBWS (Balai Besar Wilayah Sungai) Brantas belum melakukan penindakan dugaan perusakan fungsi saluran pada pembangunan pabrik plastik CV Kema Sejahtera di Desa Sukodadi, Kecamatan Kabuh. Dinas PUPR Jombang juga belum mendapat laporan adanya penindakan atau sanksi yang diberikan.
مزید پڑھ »
Format ASEAN Hadapi China Belum JelasZbigniew Kazimierz Brzeziński, mantan penasihat Dewan Keamanan Nasional China, dalam analisisnya di Foreign Policy No 146, Januari-Februari 2005, melihat China akan berpikir saksama. Internasional AdadiKompas
مزید پڑھ »
Penjelasan BPH Migas Soal Pembatasan Beli Pertalite di DaerahPenjelasan BPH Migas Soal Pembatasan Beli Pertalite di Daerah
مزید پڑھ »